Transformasi Pemilukada Serentak

https://i1.wp.com/doktor-politik-ui.net/wp-content/uploads/2015/10/Andi-Zastrawati-Achmad.jpgOleh: Andi Zastrawati

Saya memahami bahwa seni musik bisa bicara di luar garis seni musik itu sendiri. Bisa bicara tentang ekonomi, musik bisa bicara tentang politik, musik bisa bicara tentang sosial. Karena musik itu hanya satu cara berekspresi. Ketika inputnya masalah sosial, maka dia akan menjadi lagu–lagu yang bercerita tentang sosial, tentang lingkungan hidup, juga politik. Saya mencoba meluaskan perspektif atau spektrum dari mimpi besar rakyat Indonesia.

Prolog

Pemilihan Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan hajatan demokrasi terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Setahap demi setahap, konsolidasi demokrasi semakin menunjukkan bentuknya, perbaikan pemilihan kepala daerah baik dari aspek prosedural maupun substansi terus dirancang demi pembangunan demokrasi yang sesuai dengan roh dan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Dimulai dari bergulirnya ide Pilkada serentak yang digagas oleh DPR RI bersama Pemerintah melalui UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

UU tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati mengamanatkan bahwa pilkada yang dilakukan secara serentak harus mampu melahirkan kualitas pemimpin daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Seiring dengan besarnya keinginan luhur dari UU ini, juga terdapat kontra kondisi dimana dalam lingkungan elite sudah menjamur virus pragmatisme yang umumnya dijadikan ideologi politik, tidak hanya bagi kelompok elite tetapi juga bagi sebagian besar rakyat. Berkaca pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya, kemungkinan besar juga terjadi pada rezim pilkada serentak saat ini, umumnya pemenangan Pilkada mengandung berbagai motivasi mulai dari motif harga diri pribadi (adu popularitas), bermotif mengejar kekuasaan dan kehormatan, termasuk kehormatan Parpol pengusung dan harga diri Ketua Partai Daerah yang sering memaksakan diri untuk maju. Di samping tentu masih ada kelompok idealis yang mempunyai niat luhur untuk memajukan daerah.

Menjawab kondisi tersebut, maka partai politik-lah yang memiliki peran penting dalam mengusung dan menyeleksi calon kepala daerah baik ditingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Kuatnya kapitalisme pemilu mendorong partai politik untuk melakukan politik transaksional dengan mendukung orang-orang yang memiliki modal politik yang besar seperti finansial dan popularitas tinggi.

Masalah ini harus menjadi persoalan nasional yang memerlukan perhatian serius dari seluruh stakeholder bangsa utamanya partai politik dan penyelenggara pemilu, mengingat pelaksanaan Pilkada serentak akan dilakukan sepanjang tahun 2023 secara bertahap diseluruh Propinsi, Kota dan Kabupaten yakni :
1). Tahap pertama pada 9 Desember 2015;
2). Tahap kedua Februari 2017;
3). Tahap ketiga pada Juni 2018;
4). Tahap keempat tahun 2020;
5). Tahap kelima tahun 2022; dan
6). Tahap kelima tahun 2023.
Jika semua tahapan tersebut berjalan maka Pilkada serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Menilik Masalah dan Tantangan Pilkada Serentak

Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahap pertama diikuti oleh 269 kepala dan wakil kepala daerah yang meliputi 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota, angka ini sudah melebihi 50% dari total 514 daerah di Indonesia. Pilkada tahap ini menjadi laboratorium pertama untuk pelaksanaan pilkada tahap selanjutnya dan pemilu serentak tahun 2019. Mengingat pilkada serentak merupakan peristiwa baru dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, maka pelaksanaan pilkada serentak pada bulan Desember 2015 akan mememui tantangan dan penuh risiko.

Beberapa masalah yang menjadi potensi konflik yaitu : Pertama, Kesiapan penyelenggara pemilu baik KPU/KPUD maupun Bawaslu/Panwaslu. Berdasarkan pengalaman pemilihan kepala daerah sepanjang periode 2009 – 2014, pemilu legislatif dan pemilu presiden/wapres 2014, kinerja dan integritas penyelenggaraan pemilu masih sangat lemah dalam setiap tahap dan proses pemilu. Ditambah lagi waktu perencanaan dan persiapan pilkada serentak tahun 2015 terbilang pendek, kurang dari 1 tahun. Padahal praktek pemilu di manapun, idealnya perencanaan dan persiapan pemilu setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun. Terlebih pilkada seringkali menimbulkan kekerasan dan konflik horisontal. Adapun permasalahan dalam tahapan pelaksanaan pilkada, diantaranya yaitu:

  1. Daftar pemilih yang tidak akurat dalam Pilkada, hal ini seringkali dijadikan oleh para pasangan calon yang kalah untuk melakukan gugatan. Jika data pada pemilih yang digunakan pada pemilu tahun 2014 tidak dibenahi maka akan berpotensi konflik baik sebelum maupun pasca pilkada. Lemahnya data pemilih juga disebabkan karena lemahnya kontrol Panwaslu dalam akurasi data pemilih.
  2. Konflik internal partai politik/gabungan partai politik dan keberpihakan para anggota KPUD dalam menentukan pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada. Dalam tahapan ini terjadi permasalahan di internal partai politik, ketika calon yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat berbeda dengan calon yang direkomendasikan oleh DPP partai politik. Temuan dilapangan, kondisi ini semakin rumit ketika KPUD menunjukkan sikap yang tidak netral terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah.
  3. Minimnya pengamanan suara mulai di tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Proses perhitungan dan rekapitulasi sangat rentan dimanipulasi melalui penghilangan atau penggelembungan suara. Lemahnya pengamanan suara disebabkan oleh banyaknya TPS yang tersebar dalam wilayah yang luas. Dengan banyaknya TPS yang tersebar luas membuat para pasangan calon sulit mengontrolnya karena memerlukan saksi yang banyak dan biaya besar. Di lain pihak para penyelenggara Pilkada di beberapa daerah tidak netral, berhubung sistem seleksi anggota KPUD belum memadai.
  4. Singkatnya persiapan pelaksanaan Pilkada serentak berdampak pada kurangnya masa kampanye bagi calon kepala daerah untuk bersosialisasi dan saling mengenal antara calon pemimpinnya dengan rakyat pemilihanya. Ini artinya rakyat diberi waktu yang singkat untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang figure calon pemimpinnya.
  5. Penyelenggara Pilkada baik KPU/KPUD dan BAWASLU/PANWASLU tidak adil dan tidak netral terhadap peserta pilkada, utamanya pada tahapan proses pencalonan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Keberpihakan penyelenggara pilkada menimbulkan ketegangan di tingkat grass root dan bahkan kadang sampai menimbulkan kerusuhan. Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman para anggota KPU, KPUD, dan Bawaslu, Panwaslu dalam melaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan di atas jika tidak diantisipasi akan berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pilkada. Rendahnya kualitas, kompetensi, dan integritas para anggota KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu berbanding lurus dengan rendahnya kualitas pilkada. Pelaksanaan Pilkada berkualitas tentu membutuhan anggota KPU, KPUD, Bawaslu dan Panwaslu yang obyektif, netral, mempunyai integritas tinggi, tidak mudah mengeluarkan statement, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan peraturan perundang-undang Pemilukada. Oleh karena itu perlu bagi penyelenggaran pilkada baik KPUD maupun Panwaslu melakukan penataan organisasi berupa perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pilkada yang lebih matang, professional, jujur dan adil.

Kedua, Lemahnya integritas partai politik dalam proses seleksi calon kepala daerah. Ada 4 (empat) masalah pencalonan pasangan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pilkada yaitu :

Partai politik mengajukan Politik uang dalam bentuk ”Mahar Politik” kepada pasangan calon kepala daerah dan mengesampingkan faktor kompetensi dan intergritas figur. Dalam banyak kasus pencalonan yang mempersyaratkan ”Mahar Politik” mengecewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk daftar calon pilihan partai. Akibatnya berdampak pada sikap apatis masyarakat terhadap pilkada, dan dapat berefek langsung pada turunya tingkat partisipasi pemilih.

Partai politik dalam mencalonkan kepala daerah tidak melalui proses seleksi yang betul – betul matang dalam melahirkan calon pemimpin yang diinginkan rakyat, tetapi partai politik melakukan penjaringan dengan lebih mengedepankan faktor kemampuan finansial dan popularitas calon kepala daerah.

Terjadi ketegangan dan bahkan perpecahan di tingkat internal parpol selain karena ketidaksepakatan pengurus parpol dalam mengajukan pasangan calon, juga disebabkan karena perpecahan kepengurusan internal parpol. Akibatnya, parpol menjadi lemah dan gagal memperjuangkan kepentingan anggota.

Koalisi partai politik dalam mendukung calon kepala daerah sangat pragmatis dan tidak berdasarkan pada ideologi partai yang sama. Koalisi yang dibangun partai politik berdasarkan kepentingan pragmatis (pemenangan pilkada) yang lebih ditujukan untuk pemenangan pemilu 2019, bukan untuk penguatan pembangunan daerah.

Ketiga, Tujuan penyelenggaraan pilkada dilakukan serentak agar efektif dan efisiensi ternyataan dalam faktanya tidak demikian. Penyelenggaraan pilkada pada tahap pertama ini substansinya sama dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, bedanya hanya dilakukan secara bersamaan dengan daerah lainnya. Panitia penyelenggara pilkada untuk pemilihan gubernur, kabupaten dan kota dalam satu provinsi masih terpisah sehingga tetap membutuh biaya masing – masing daerah. Menurut keterangan Kemendagri kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini alokasinya mencapai Rp 7 triliun, jauh lebih besar dari sebelumnya. Penganggaran di daerah juga jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Dibanyak daerah bahkan belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pilkada karena daerah tidak memiliki anggaran tambahan untuk membiayai pilkada. Selain itu, banyak daerah yang belum menetapkan APBD untuk tahapan pilkada.

Persoalan lain yang terkait anggaran pilkada yang dapat berpotensi konflik adalah kurangnya kesiapan anggaran keamanan dalam pengamanan pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini bisa berdampak pada lemahnya penanganan konflik pilkada yang muncul di daerah. Menurut keterangan KPU yang disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI menyebutkan bahwa kekurangan anggaran keamanan Polri dalam pengamanan pilkada serentak sebesar Rp. 712 miliar. Kebutuhan anggaran pengamanan untuk seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp. 1,07 triliun, dan terealisasi sebesar Rp.363 miliar. Poinnya adalah kekurangan angggaran pilkada, selain dapat berpotensi konflik juga dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan pilkada.

Keempat, Ketidaksiapan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani kasus sengketa pilkada yang diprediksi akan melimpah. MK tidak pernah berhadapan dengan banyak kasus sengketa pemilu secara serentak sehingga butuh persiapan sistem dan mekanisme yang revolusioner untuk menyelesaikan konflik hukum pilkada secara cepat, akurat, adil dan transparan. Oleh karena itu Ketidaksiapan MK harus didukung oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan integritas yang tinggi dari komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum (DKPPU), dimana masing-masing harus menunjukkan totalitasnya dalam menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan Undang-Undang ini, agar kecurangan pilkada dapat diminimalisir. Dengan demikian konflik hukum pilkada tidak membludak di MK.

Kelima, Jumlah prilaku pemilih yang pragmatis (pemilih irasional) masih sangat tinggi. Pasca pemilihan umum 2014, Pemerintah, partai politik dan KPU belum maksimal memberikan pendidikan politik bagi rakyat sehingga ada kekhawatiran yang besar jika pemilih belum membangun kesadaran baru untuk melahirkan pemimpin yang ideal di daerahnya. Terlebih kondisi ekonomi semakin menurun, kekhawatirannya justru akan menguatkan prilaku pramatisme pemilih. Olehnya perlu keseriusan yang besar dari seluruh stakeholder untuk merubah kultur masyarakat yang masih mementingkan kepentingan sesaat dari pada kepentingan jangka panjang, dan belum mendasarkan pilihannya berdasarkan program. Selain itu, juga perlu menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan pemimpinan yang mampu membawa kemajuan bagi daerahnya.

Kelima masalah di atas harus menjadi perhatian serius agar konsolidasi demokrasi yang dibangun benar – benar utuh, tidak hanya menjalankan demokrasi administratif tetapi juga mampu menghasilkan demokrasi yang substansial. Potensi pilkada di atas jika tidak diatasi seminal mungkin maka akan berdampak pada kualitas pemimpin yang lahir dari perut yang pilkada serentak. Pilkada serentak menyimpan banyak harapan dari rakyat Indonesia untuk perbaikan pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu pelaksanaan pilkada selain diharapkan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan integritas, juga mampu menjadi pondasi awal menuju pemilu serentak yang berkualitas.

Legitimasi Kepemimpinan Melalui Politik Tanpa Mahar

Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam melahirkan para pemimpin bangsa di Republik ini. Kontribusi yang demikian besar ini akan menjadi lebih bermakna manakala para pemimpin partai yang diamanati rakyat untuk memimpin bangsa ini mampu berperan optimal membawa kehidupan bangsa ini lebih adil dan sejahtera. Berangkat dari urgensi keberadaan partai politik, maka kekuasaan dan kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa terpisah dari partai politik. Kekuasaan dibangun untuk mengelola pemerintahan, dan pemerintahan membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Partai politik-lah yang memiliki tugas besar untuk mempersiapkan calon pemimpin yang diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan baik dalam konteks pemerintahan lokal maupun nasional.

Pemilu yang digelar merupakan kebutuhan politik rakyat dalam mencari pemimpin daerah yang ideal, begitupun bagi partai politik, sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya melahirkan kader – kader pemimpin yang mumpuni. Namun sungguh disayangkan, tujuan untuk melahirkan pemimpin yang diinginkan rakyat ternyata tidak sekuat dengan upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam menyeleksi calon kepala daerah. Transaksi politik antara partai politik dengan calon kepala daerah melalui pemberian “mahar politik” masih sangat marak dilakukan oleh partai politik di banyak daerah, tentu hal ini sangat mempengaruhi kualitas figur.

Bentuk lain transaksi politik yang juga menyebabkan rendahnya kualitas dan integritas calon kepala daerah adalah politik uang di masyarakat. Rakyat dengan mudah dan sadar mau dibayar untuk memilih calon tertentu. Ini berarti partai politik dan rakyat menentukan pilihan politinya bukan karena kompetensi yang dimiliki tetapi karena kemampuan finansial figur. Secara substansi, politik uang yang marak terjadi akan mengurangi legitimasi kepemimpinan daerah sekalipun melalui pemilukada secara prosedural benar. Praktek politik uang adalah virus yang sulit sekali di atasi meskipun aturan dan format penyelenggaraan pemilu terus menerus dilakukan penyempurnaan. Namun format pemilu tidak berkorelasi langsung terhadap penyelesaian politik uang.

efek nyata yang ditimbulkan dari virus yang bernama politik uang ini adalah korupsi yang merajalela dari pusat hingga ke daerah. Menurut laporan Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa sekitar 80% kepala daerah dan pejabat publik terseret kasus korupsi, ini membuktikan jika Partai politik telah gagal melahirkan pemimpin yang berkualitas. Rangkaian penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan membuat rendahnya kualitas penerapan dan pelayanan publik sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan baik daerah maupun nasional. Melalui partai politik, kita saksikan para pemimpin bangsa telah menunjukkan dirinya pada rakyat bahwa mereka bukanlah orang yang amanah memperjuangkan nasib rakyat dan malah membawa bangsa ini ke pintu gerbang keterpurukan dan kesengsaraan. Satu kesalahan terbesar partai politik adalah partai sibuk meraih suara sebesar – besarnya dan meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang.

Melihat kegagalan partai politik dalam menentukan pemimpin, maka pola rekruitmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik satu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsinya dalam lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, partai politik memiliki tanggung jawab menemukan figur-figur pemimpin yang tepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sekaligus menjadi jembatan penghubung kekuasaan antara rakyat dan pemerintah yang menjadi pemegang mandat kekuasaan rakyat. Pola rekruitmen menjadi salah satu faktor gagalnya kepemimpinan di Inodnesia. Oleh karena itu sudah saatnya partai politik membangun budaya baru yaitu Politik Tanpa Mahar dalam setiap perhelatan pemilihan calon pemimpin bangsa baik di tingkat daerah maupun nasional.

Politik Tanpa Mahar menjadi jargon baru dan mulai di klim oleh sejumlah partai politik sebagai budaya baru dalam menyeleksi calon kepala daerah. Keputusan besar partai politik untuk tidak meminta atau menerima mahar dari calon kepala daerah merupakan langkah progresif dalam memperbaiki sistem kepemimpinan di Indonesia. Untuk menghasilkan pemimpin yang secara kompetensi dan integritas dapat dipertanggujawabkan, maka partai politik harus mengedepankan proses uji kelayakan dan kepatutan berbasis visi, program, etika dan data (survey). Hasil survey ditujukan untuk mengukur tingkat elektabilitas, integritas, kapabilitas, dan kompetensi calon. Dengan demikian Politik Tanpa Mahar akan menjamim pemimpin yang berkualitas dan bebas korupsi karena calon kepala daerah tidak dibebani dengan biaya politik yang mahal. Dan melalui Politik Tanpa mahar selain akan memunculkan orang terbaik, juga akan membangun karakter bangsa secara nasional.

Untuk membangun legitimisi dan kepemimpinan yang kuat perlu partai politik yang sehat, dan hanya partai politik yang sehatlah yang mampu menyeleksi calon pemimpin yang bersih, jujur dan visoner. Pemerintahan Daerah membutuhkan pemimpin yang kuat dan berintegritas untuk mendukung tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat. Melahirkan pemimpin yang legitimasi tidak hanya didukung dari besarnya partisipasi rakyat yang ikut dalam pemilihan, namun yang lebih substansi adalah seberapa besar tingkat kesadaran rakyat memilih pemimpinnya berdasarkan kompetensi dan integritas. Semakin besar kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, maka legitimasi pemimpin semakin kuat.

Pilkada Serentak Menuju Pemilu Serentak

Seiring dengan dirancangnya model pilkada serentak, sejumlah pakar juga mulai memikirkan format baru pelaksanaan pemilu serentak pasca keluarnya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Pilkada serentak dijadikan momentum awal menuju revolusi pemilu, yang tujuannya adalah efektifitas penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat daerah maupun nasional dan efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilukada.

Format pilkada yg rencananya akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023 belum maksimal karena pelaksanaannya secara substansi tidak berbeda dengan pilkada sebelumnya. Format pilkada serentak masih jauh dari kata efektif dan efisien. Pemilukada perlu format yang lebih transformasi antara pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif baik di daerah maupun di tingkat nasional.

Secara akademis, konsep pemilu serentak hanya berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Penggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari pemilihan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan hasil pemilu yang kongruen dan menghasilkan pemerintahan stabil dan efektif. Artinya pejabat eksekutif yang terpilih mendapatkan dukungan legislatif. Melalui format pemilu serentak, keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif karena kecenderungan pemilih setelah memilih calon presiden, akan memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer tidak memerlukan pemilu serentak karena hasil pemilu sudah memilih anggota legislatif sekaligus pejabat eksekutif. Partai politik atau koalisi partai politik yang menang pemilu atau menguasai mayoritas kursi parlemen, berhak menunjuk perdana menteri beserta pejabat eksekutif lainnya.

Format penggambungan pemilihan eksekutif dan legislatif di tingkat wilayah provinsi, kota dan kabupaten belum tentu mengalami kondisi yang sama seperti pemilu di tingkat pusat. Prilaku partai politik dan masyarakat sangat cair, format koalisi di pusat tidak mempengaruhi koalisi di daerah. Terbukti pada pilkada saat ini, partai koalisi KIH bisa mengusung calon yang sama dengan partai koalisi KPM. Begitupuh di masyarakat, pengalaman pemilu 2014, pemilih bisa memilih figure calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten – Kota dari partai yang berbeda, hal ini terjadi karena didorong oleh motivasi yang juga berbeda, misalnya faktor kekerabatan.

Penggambungan format pemilihan eksekutif dengan legislatif akan memisahkan pemilu di daerah dengan pemilu di nasional (Pusat). Pemilu Nasional (Pusat) meliputi DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pemilu Daerah meliputi pemilihan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten – Kota, Gubernur, Walikota dan Bupati. Konsekuensi hukum dari penggambungan pemilihan eksektif dan legislative di tingkat daerah dan pusat adalah penggambungan empat UU Pemilu yaitu : 1). UU Nomor. 42 Tahun 2008 tentang Pemiliha Presiden dan Wakil Presiden; 2). UU Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; 3). UU Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan 4). UU Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Terkait pelaksanaan pemilu daerah dan pemilu nasional dapat dilakukan dalam dua pilihan yaitu : 1). Pemilu daerah dan pemilu nasional diselenggarakan dalam waktu bersamaan; 2). Pemilu daerah dan pemilu nasional diselenggarakan secara terpisah. Kedua alternatif ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Jika pilihan pertama dilakukan, maka pemilih akan menghadapi problem besar dalam memberikan suara karena begitu banyak calon anggota legisaltif dan calon pejabat eksekutif yang harus dipilih. Dalam pemilihan seperti ini, pengaruh pemilihan pejabat nasional bisa merusak pemilihan pejabat daerah, sehingga pemilih tidak bisa memilih secara tepat pejabat daerah yang dibutuhkannya. Pelaksanaan Pemilu daerah dan nasional dalam waktu yang sama secara teknis juga akan menyulitkan KPU dan jajarannya karena begitu besar dan berat beban manajemen yang harus ditanggung. Begitupun bagi partai politik, pilihan ini juga akan menghadapi problem tersendiri karena mereka super sibuk untuk harus menyiapkan sekian ratus ribu calon dari pusat hingga daerah, sehingga proses seleksi calon tidak maksimal.

Untuk pilihan kedua, pemilu daerah dan pemilu nasional yang dilakukan terpisah akan berdampak pada kejenuhan pemilih, sehingga angka partisipasi pemilih pada pilkada bisa turun drastis. Hal ini bisa dieliminir dengan penguatan pendidikan politik ke masyarakat. Memperhatikan kelebihan dan kekurangan keduanya, maka yang paling berpotensi konflik adalah pilihan pertama, sedangkan pilihan kedua adalah pemilu yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan demokrasi politik NKRI.

Model pemilu daerah dan pemilu nasional pada prinsipnya sudah dapat di realisasi pada tahun 2019, dengan meramping jadwal pilkada serentak, yang semula dijadwalkan pada tahun 2017 dan tahun 2018, sebaiknya diundur pelaksanaanya pada tahun 2019 dan dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif di daerah dan di pusat. Dengan demikian, biaya pilkada akan jauh lebih hemat. Untuk mengantisipasi kekosongan jabatan bagi kepala daerah yang masa jabatannya sudah selesai pada tahun 2017 dan 2018, dapat diisi oleh pejabat struktural dari aparatur sipil Negara yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melanjutkan pemerintahan hingga ada penetapan dari KPU terkait kepala daerah terpilih.

Konsep pemilu dengan format seperti ini akan memberikan banyak manfaat yaitu : 1). Prilaku partai politik dan prilaku pemilih bersikap lebih rasional. Sikap partai politik akan lebih jelas dan konsisten karena koalisi partai politik sudah dibentuk sebelum pemilihan. Konsistensi partai politik ikut mepengaruhi konsisten pemilih dalam menggunakan pilihan politik; 2). Format pemilu ini akan mendorong partai politik untuk terus membenahi partainya dan meningkatkan kinerjanya karena partai politik harus menghadapi ujian pemilu dua kali dalam lima tahun; 3). Penyelenggara pemilu akan lebih mudah mengelola dan mempersiapkan pelaksanaannya karena dilakukan serentak, disamping itu biaya pelaksanaan pemilunya lebih efisien; 4). Pemerintahan akan berjalan lebih efektif, stabil dan kongruen.

Format pemilu daerah dan pemilu nasional merupakan bentuk revolusi pemilu dalam sejarah politik pemilu di Indonesia. Butuh energi yang besar dari seluruh stakeholder yaitu partai politik sebagai peserta pemilu, KPU/KPUD dan BAWASALU/PANWASLU sebagai penyelenggaran pemilu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab pemilu baik dari aspek manajemen, finasial, dan keamanan, serta Rakyat sebagai pemilih, untuk mempersiapkan perangkat pemilu. Seluruh energi harus diintegrasi menjadi satu kekuatan sehingga revolusi pemilu menghasilkan demokrasi yang utuh.

**Dr. Andi Zastrawati, SE.,M.Si (Alumi Doktor Ilmu Politik UI)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s