KPK Bisa ‘’Mati Suri’’ Korban Kriminalisasi

Oleh: Muhammad Faisal

Semua pimpinan KPK sudah diadukan ke polisi, namun baru satu yang dijadikan tersangka, yaitu Bambang Widjojanto (BW). Bakal menyusul Abraham Samad (AS) setelah kemarin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso mengatakan Penyidik Mabes Polri meyakini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) akan menjadi tersangka terkait laporan dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang perkaranya ditangani KPK.
Jika BW dan AS menjadi tersangka maka keduanya diharuskan mundur dari jabatannya saat ini sehingga pimpinan KPK tinggal dua orang tersisa, yaitu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Yang memprihatinkan kita Adnan Pandu juga sudah dilaporkan ke Bareskim Mabes Polri terkait dugaan kejahatan atas kepemilikan saham secara ilegal PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur. Adnan menjamin pembebasan rekannya.

Begitu juga dengan nasib Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur Tahun 2008.

Zulkarnaen diduga menerima suap senilai Rp2,8 miliar untuk menghentikan penyidikan kasus yang juga diduga melibatkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Mantan anggota Kompolnas ini kabarnya dilaporkan oleh Presidium Jatim ‘Am dari Aliansi Masyarakat Jawa Timur Fathurrasyid.

Hemat kita, kondisi KPK yang begitu dicintai rakyat kini dalam posisi kehilangan taring, kalau diibaratkan harimau tidak begitu kuat lagi aumannya karena bagian penting dari dirinya sudah dicabik-cabik oleh pihak ketiga yang menginginkan KPK hancur. Siapa mereka yang merekayasa para pimpinan KPK sehingga semuanya sudah dalam posisi dilaporkan ke polisi? Pastilah berasal dari kalangan koruptor. Kelompok ini selalu membuat manuver agar KPK kehilangan wibawa di depan masyarakat sehingga segala kesalahan para pimpinan KPK dicari-cari.

Memang tidak masalah mengadukan pimpinan KPK. Sebab, di mata hukum statusnya sama dengan warga lainnya. Kalau memang mereka bersalah ya wajib diperiksa, disidang, dan menjalahi hukuman setimpal, di mana buat pimpinan KPK biasanya hukumannya lebih berat ketimbang rakyat biasa. Pimpinan KPK harus bisa menjadi contoh di depan masyarakat. Kemampuannya menegakkan supremasi hukum, wibawanya di depan rakyat, dan tentu saja memiliki ‘’track record’’ terbaik harus bersih dari KKN yang menjadi musuh rakyat.

Oleh karena itu kita harapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertindak cepat menyelamatkan KPK dari upaya kriminalisasi. Presiden yang berasal dari rakyat seyogianya berpihak pada rakyat. Jangan membuat putusan yang bertentangan dengan harapan rakyat. Selama Presiden berpihak pada rakyat yang anti-korupsi maka Jokowi akan tetap dicintai rakyat. Tapi, begitu Jokowi berpaling, menjauhi rakyat, maka dukungan rakyat akan beralih menjadi antipasti. Bisa-bisa Jokowi dimakzulkan jika sikap dan putusan-putusannya kontraproduktif.

Justru itu, semua elemen bangsa wajib mewaspadai gerakan bawah tanah dari kelompok koruptor yang semakin agresif ingin melemahkan KPK sehingga pemberantasan korupsi menjadi lemah. Gerakan para koruptor semakin nyata saat ini dengan status BW dan AS di ujung tanduk. Pimpinan KPK semakin berkurang, dan bisa-bisa habis jika Adnan Pandu dan Zulkarnain juga mengalami nasib sama.

Di sinilah Presiden Jokowi wajib berpihak pada penguatan KPK. Presiden tidak perlu menunggu putusan praperadilan dalam kasus Komjen Budi Gunawan. Tidak ada aturan yang mengharuskan Presiden menunggu putusan praperadilan karena mengangkat dan melantik Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Apalagi kalau melihat kinerja KPK selama ini 100 persen mulus, dalam artian semua tersangka yang dijadikan tersangka berakhir dengan putusan pidana penjara. Tidak ada koruptor yang bebas dari dakwaan dan pasal yang dikenakan KPK.

Presiden Jokowi harus bersikap tegas. Penyelamatan KPK prioritas utama melihat kuatnya upaya kriminalisasi KPK oleh para koruptor yang semakin bersemangat karena mampu membenturkan KPK dengan Polri. Di sinilah Presiden menjadi ‘’gatekeeper’’ yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran parah jika KPK sampai ‘’mati suri’’ akibat korban rekayasa dan kriminalisasi masiv para koruptor.

Intisari:
‘Presiden menjadi ‘’gatekeeper’’ dalam menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran terparah’

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s