Kepala Daerah Kompak Tolak Pemilihan oleh DPRD

Oleh: http://www.jawapos.com

Apkasi dan Apeksi Bersatu Pilih Pilkada Langsung

Upaya Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendorong pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan DPRD terus mendapat perlawanan. Tidak hanya dari kalangan aktivis dan partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, para kepala daerah juga gerah atas rencana tersebut.

Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) Kamis (11/9), berkumpul di Hotel Grand Sahid, Jakarta, untuk merapatkan barisan. Mereka mengadakan rapat koordinasi untuk menyikapi perkembangan politik yang akan menghilangkan peran rakyat dalam memilih pemimpin daerah tersebut.

Mewakili lebih dari 500 kepala daerah, sebanyak 46 bupati, 11 wali kota, 23 wakil bupati, dan 5 wakil wali kota hadir dalam pertemuan tersebut. Ketua Umum Apkasi Isran Noor menyatakan, rapat koordinasi tersebut menghasilkan enam poin.

Poin pertama adalah sikap Apkasi dan Apeksi yang mendukung agar pelaksanaan pilkada langsung tetap menjadi aturan main dalam RUU pilkada. ’’Kami menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD,’’ ujarnya.

Menurut Isran, kekhawatiran bahwa sistem pilkada langsung akan memunculkan praktik politik uang, biaya mahal, dan potensi konfilk horizontal sudah memiliki solusi. Untuk mengurangi biaya mahal dan munculnya konflik horizontal, pilkada bisa dilakukan secara serentak. Pilkada serentak tersebut bisa dilaksanakan secara nasional atau regional di satu provinsi lebih dahulu. ’’Rakyat tidak ingin hak itu diambil parpol,’’ ungkap bupati Kutai Timur tersebut.

Dia juga menolak pernyataan bahwa pilkada langsung menyuburkan praktik korupsi. Menurut Isran, sampai saat ini tidak ada bukti di pengadilan yang mengaitkan hal itu dengan pilkada langsung. Justru, korupsi yang masif terjadi di pemerintahan dan anggota dewan tingkat pusat. ’’Di Jakarta banyak korupsi besar. Apakah karena pilkada langsung? Tidak kan? Itu hanya kesimpulan yang lebay, berlebihan,’’ tegas mantan bakal capres peserta Konvensi Rakyat itu.

Ketua Umum Apeksi Vicky Lumentut memperkuat pernyataan Isran. Menurut dia, Apeksi sudah tiga kali melakukan rakor dengan mengagendakan tema yang sama. Jawaban Apeksi tetap sama, yakni menolak pelaksanaan pilkada oleh DPRD. ’’Semangat teman-teman tetap sama bahwa kami menolak kalau pilkada wali kota dan bupati yang sudah bagus dipilih rakyat dikembalikan ke DPRD,’’ ujar pria yang menjadi wali kota Manado dari Partai Demokrat itu.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berharap presiden bisa menggunakan kebijakannya untuk menerima aspirasi dari 510 kabupaten/kota. Hasil survei juga sudah menunjukkan bahwa rakyat menghendaki pemilihan langsung. Statistik itu merupakan jawaban bahwa pilkada langsung merupakan yang terbaik untuk Indonesia saat ini.

’’Dalam UUD disampaikan, kedaulatan ada di rakyat, yakni memilih tanpa perantara. Ketika dengan perantara, akan terjadi banyak penyimpangan,’’ ujarnya.

Mantan Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam memiliki cerita terkait kiprahnya saat menjabat. Dia dipilih DPRD pada 2001. Dia menyebutkan, sulit bagi kepala daerah untuk bekerja optimal menyusun program untuk rakyat. Sebab, kinerjanya lebih sering direpotkan sejumlah oknum DPRD. ’’Setiap akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj), itu ada negosiasi lagi. Begitu terus setiap tahun,’’ ujarnya di tempat yang sama.

Negosiasi tersebut, kata Andi, dimaksudkan supaya ada imbal balik untuk meloloskan LPj itu. Namun, jika negosiasi tidak berjalan lancar, hampir pasti LPj ditolak. ’’Imbasnya, ada kepala daerah yang diusulkan ke menteri dalam negeri untuk ditolak,’’ ungkapnya.

Dalam Pilkada Bontang 2006, Andi terpilih lagi lewat pemilihan langsung. Dari situ, dia bisa merasakan perbedaannya. Pemilihan DPRD akan membuat kepala daerah lebih sering tersandera. Pengisian jabatan dinas pun tidak lepas dari campur tangan dewan. ’’Jadi, nanti sudah ditentukan Sekdanya dari (titipan, Red) partai ini, kepala dinas PU dari partai ini,’’ ujarnya.

Bupati Samosir Mangindar Simbolon menyampaikan hal serupa, meski dirinya merupakan kader Partai Golkar. Dia menyatakan, semua yang hadir di rakor sudah menandatangani pernyataan untuk menolak pilkada oleh DPRD. ’’Pertimbangan kami di sini bukan pertimbangan parpol. Ini pertimbangan rakyat banyak,’’ tegasnya.

Menurut dia, tidak masalah jika RUU pilkada dibahas untuk direvisi. Namun, sebaiknya sistem pemilihan tidak diubah dari pola pemilihan langsung. Pola pemilihan oleh DPRD hanya akan menguntungkan segelintir elite di DPRD. ’’Ini nanti menjadi suatu kemunduran apabila kepala daerah dipilih DPRD,’’ katanya.

Menariknya, sejumlah bupati dan wali kota yang menyampaikan penolakan itu berasal dari partai pendukung pilkada oleh DPRD. Meski demikian, mereka menyatakan tidak gentar seandainya nanti ada sanksi. Isran, misalnya, selama ini tidak pernah ditegur karena perbedaan pandangan dengan partai. Sementara itu, Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil– menegaskan tidak memikirkan sanksi dari partai.

’’Jadi, kalau nanti ditanya takut sanksi, itu nomor sekian. Yang pertama adalah isi kepala dan hati kita,’’ tegasnya.

Rapat koordinasi antara Apkasi dan Apeksi itu menyepakati perlunya perbaikan sistem pilkada dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis. Mereka juga sepakat sistem pemilihan tetap menggunakan mekanisme satu paket atau tetap menyertakan calon wakil kepala daerah.

Apkasi dan Apeksi berencana menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR untuk menyampaikan keputusan itu. Mereka juga meminta Kemendagri yang mewakili pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU pilkada jika keinginan mayoritas anggota DPR tidak berubah.

’’Jika sistem pemilihan DPRD tetap tidak berubah, Apkasi dan Apeksi akan melakukan judicial review (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi,’’ tegas Isran.

Adanya penolakan dari sejumlah kepala daerah dari Partai Golkar itu, tampaknya, membuat DPP partai berlambang beringin tersebut gerah. Juru Bicara DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, seluruh kader, termasuk kepala daerah, harus solid mendorong pemilihan kepala daerah tidak langsung. Jika ada kader atau kepala daerah dari Partai Golkar yang berbeda pendapat, akan ada sanksi bagi mereka.

’’Bila ada yang beda, akan kami bawa ke rapat pleno untuk ditetapkan sanksinya. Yang jelas, akan ada sikap dari DPP,’’ tegasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, posisi partainya masih tetap bahwa kepala daerah kembali dipilih DPRD. Pertimbangannya, sistem tersebut lebih efektif. ’’Bagus juga untuk mengurangi biaya politik, juga politik uang,’’ katanya di Istana Negara kemarin.

Disinggung soal potensi politik uang yang juga bisa muncul saat pemilihan lewat DPRD, dia berpandangan bahwa pengawasan akan lebih simpel daripada sebaran politik uang dalam pilkada langsung. ’’Kalau DPRD, kan cuma beberapa orang. Tinggal dilihat saja prosesnya bener atau nggak. Terus lihat kekayaannya, nambah atau nggak. Jadi, kan lebih mudah dan lebih bisa diawasi,’’ ujar Menko Kesra tersebut.

Hingga kini, dua ketentuan dalam RUU pilkada memang masih menemui jalan buntu. Pemerintah bersama Fraksi PDIP dan Partai Hanura menghendaki pemilihan kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Di seberang, sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung opsi pilkada seluruh tingkat kembali dipilih DPRD. Berada di tengah-tengah kedua opsi, PKB memilih mendukung agar gubernur tetap dipilih langsung, sedangkan bupati/wali kota dipilih DPRD.

Rapat pimpinan DPR pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR terakhir telah sepakat menunda agenda pengambilan keputusan terkait RUU yang dibahas sejak sekitar dua tahun lalu itu. Diagendakan, pengambilan keputusan di tingkat panja dilakukan pada 22 September dan selanjutnya diambil keputusan akhir dalam sidang paripurna 25 September mendatang.

Kemarin politikus PDIP Tubagus Hasanuddin mengajak rakyat untuk ikut memboikot secara nasional pilkada oleh DPRD. Alasannya, mekanisme lewat DPRD tersebut tidak mewakili mayoritas suara rakyat. ’’Saya sarankan boikot nasional karena ada mayoritas konstituen yang tidak terwakili oleh DPRD. Masyarakat berhak memboikot karena tidak terwakili oleh anggota DPRD di daerah,’’ kata wakil ketua Komisi I DPR tersebut.

Dia mencontohkan betapa tidak terwakilinya rakyat dalam model pemilihan lewat DPRD. Di daerah pemilihannya, Majalengka, hanya ada 1,2 juta warga yang memilih dari keseluruhan DPT pileg. Hasilnya, terpilihlah 50 anggota DPRD Majalengka dengan estimasi masing-masing caleg meraih suara 5–7 ribu. ’’Anggaplah 7 ribu per caleg, kalau dikali 50, cuma 350 ribu. Lalu, yang lebih dari 800 ribu suara lainnya ke mana? Mereka kan tidak mencoblos orang-orang yang terpilih itu,’’ beber ketua Departemen Politik DPP PDIP tersebut.

Karena itulah, lanjut dia, rakyat perlu merespons keras jika sejumlah fraksi di DPR masih bersikeras dengan opsi pilkada lewat DPRD. ’’Rakyat berhak memboikot karena ini pengkhianatan suara rakyat,’’ tegasnya.

Jika disimulasikan, ketentuan pilkada lewat DPRD tentu akan merugikan partai-partai di koalisi Jokowi-JK, termasuk PDIP. Melihat komposisi kepemilikan kursi di masing-masing partai DPRD provinsi, KMP sangat berpotensi menyapu bersih seluruh jabatan gubernur. Dengan catatan, partai-partai di koalisi yang mengusung Prabowo-Hatta di pilpres lalu tersebut tetap solid hingga ke daerah.

Sementara itu, banyaknya desakan dari elemen masyarakat tidak membuat pemerintah berinisiatif mencabut RUU pilkada. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menuturkan, pihaknya tidak bisa mencabut RUU pilkada karena telah sampai ke DPR. ’’Enggak lah. Pemerintah yang menyampaikan konsep awal, lalu dibahas di DPR,’’ tuturnya.

Dia berupaya mengklarifikasi isu yang berkembang. Menurut Gamawan, sebenarnya RUU itu bukan hanya isu soal pilkada oleh DPRD, melainkan juga politik dinasti di daerah. ’’Tapi, yang berkembang di DPR isu pemilihan tidak langsung tersebut,’’ ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, potensi terjadinya konflik dalam pilkada. Hal itulah yang membuat pemilihan tidak langsung dirancang di kota dan kabupaten. Sebab, konflik hanya terjadi di tingkat tersebut. Di tingkat provinsi tidak terjadi konflik. ’’Jadi, provinsi tetap pemilihan langsung,’’ ujarnya di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena itu, tidak semua daerah bisa melaksanakan pemilihan langsung untuk pilkada kota/kabupaten. Misalnya, DKI Jakarta yang gubernurnya dipilih langsung, tapi wali kota-wali kotanya dipilih gubernur. ’’Papua juga ada aspirasi yang sama, pemilihan tidak langsung,’’ jelasnya.

Terkait dengan aspirasi Apkasi dan Apeksi yang menolak pilkada tidak langsung, Gamawan menyatakan bahwa aspirasi itu akan menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR. Kalaupun tetap berencana mengajukan judicial review, dia menyatakan tidak masalah. ’’Tidak apa-apa. Tiap hari pemerintah itu datang ke MK. Satu pasal saja tetap digugat,’’ katanya. (bay/dyn/ken/idr/c5/nw)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s