Urgensi Pilkada Langsung

Oleh: Intsiawati Ayus

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) langsung sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi masyarakat. Sejak dulu bahkan sudah ratusan tahun masyarakat telah dihadapkan pada pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung. Desa merupakan perangkat pemerintahan terkecil dalam melaksanakan proses demokrasi. Dengan konteks yang sama dan lingkup yang berbeda, masyarakat kini dihadapkan dengan pilkada langsung yang tentunya dengan pelaksanaan yang lebih kompleks.

Pilkada langsung yang telah digelar secara serentak dimulai pada Juni 2005 mempunyai lima pertimbangan (Kompas, 22 Februari 2005). Pertama, untuk menjawab aspirasi rakyat karena Pilpres, DPR, DPD dan kepala desa juga dipilih secara langsung. Kedua, merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945 pasal 18 ayat 4 dan diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Ketiga, sebagai sarana pembelajaran demokrasi dan politik rakyat. Keempat, sarana untuk memperkuat otonomi daerah dan tempat menguji komitmen pemimpin lokal untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, sebagai sarana dan proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Akan tetapi, kelima pertimbangan tersebut masih menjadi tanda tanya besar, akankah tujuan ideal pilkada langsung akan membuahkan hasil yang maksimal.

Di Propinsi Riau ada 3 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pilkada pada tahun 2005 yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, dan 2 kabupaten yang baru-baru ini dilaksanakan yakni Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat umumnya tentu akan dapat menilai, bagaimana kualitas pemimpin yang dihasilkan dari pilkada langsung. Fenomena yang bisa saja terjadi adalah adanya pemimpin daerah yang hanya sekedar menjalankan kebijakan yang telah ada dan kurang memperhatikan keinginan masyarakat. Jika hanya menjalankan kebijakan yang ada, tanpa adanya inovasi atau pembaharuan yang berarti, tentu siapapun dapat melakukannya.

Secara umum tahapan pemilihan kepala daerah melalui beberapa tahapan. Pertama, campaign (kampanye). Pada masa ini sering ditemukan berbagai macam jenis bujuk rayu calon kepala daerah termasuk komitmen dengan pihak sponsor, yang natinya dapat berpengaruh pada pendistribusian kekuasan dan kebijakan. Kedua, honey month, pada masa ini yang selalu dikhawatirkan menjadi penghambat proses yang harus segera berjalan. Yang menjadi penyebab hal tersebut salah satunya terjadi akibat terlalu terkonsentrasinya kepada kompromi politik pasca suksesi, sehingga melupakan tugas yang sebenarnya. Seharusnya pemenang pemilihan tidak boleh berlama-lama pada masa ini. Pendistribusian kekuasan selayaknya dilakukan secara profesional, bukan malah mengedepankan kepentingan yang bermain. Ketiga, governing, selayaknya tahapan inilah yang menjadi konsentrasi pemenang pemilihan, terutama dalam mempersiapkan pelaksanaan janji-janji politik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada masa ini pemimpin terpilih memulai tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin eksekutif di daerah.

Format kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif telah terlihat proporsional dalam UU No. 22/1999, kedudukan gubernur dan bupati/walikota sebagai kepala eksekutif. Sebagaimana kepala pemerintahan lain, kepala daerah sebagai kepala eksekutif (chief executive) daerah harus dapat melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah di antaranya, protective, public service, dan development. Bupati/walikota dalam kerangka otonomi daerah menjadi penanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya penerapan otonomi daerah tentu akan sangat bergantung pada kepala daerahnya.

Proses pilkada dilakukan dengan prosedur dan tatacara yang memelihara dan mengejewantahkan nilai-nilai demokrasi dan norma-norma sosial sebagai perwujudan mekanisme partisipasi, kontrol, pendukungan dan penagihan janji rakyat terhadap kepala daerah. Pendeknya, sejauh mana seorang kepala daerah memperoleh dukungan rakyat atau publik, sejauh itu pula ia memiliki alasan moral untuk berwenang sebagai kepala eksekutif di daerah.

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Kepala daerah harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa harus memilih satu kebijakan dan bukan memilih kebijakan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh keluarga, kerabat sang pejabat pun tidak lepas dari perhatian publik, terutama dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan jabatan atau posisi pejabat tersebut.

Tak dapat dipungkiri bahwa proses pilkada langsung lahir dari alternatif solusi akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan daerah dan kinerja aparatnya. Akan tetapi pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin (taken for granted) bahwa akan lahir seorang pemimpin yang kapabel, kredibel dan juga akuntabel. Walaupun dengan pilkada langsung setidaknya akan melahirkan legitimasi rakyat yang kuat, akan tetapi krisis kepemimpinan daerah terbukti belum sepenuhnya terselesaikan. Legitimasi langsung bukanlah satu-satunya faktor penentu berhasilnya penerapan sistem demokrasi untuk mencari seorang pemimpin yang ideal.

Pilkada langsung yang dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa proses pendewasaan politik masyarakat dan pemain utamanya masih harus terus ditingkatkan. Legitimasi langsung yang diberikan oleh rakyat harus dapat dilanjutkan dengan kontrol langsung dari rakyat dan melalui wakilnya atas pemerintahan yang dijalankan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s