Riwayat Hidup Ahok: Basuki Tjahaja Purnama Pejabat Pembaharu Kontroversial

Oleh: http://indoline-indonesia.com

Ahok pasangan Jokowi adalah pejabat Indonesia masa kini yang sangat berani, tegas dan sering dianggap kontroversial. Bahkan Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 memberikan beliau gelar Tokoh Kontroversial. Selain Jokowi ternyata Ahok menyita perhatian masyarakat Indonesia. Nama Jokowi dan Ahok saat ini selalu menyita porsi di tempat utama media di Indonesia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dikenal sering berbicara blak-blakan. Dia juga kerap mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi. Kata-kata ‘keras’ tak hanya ia lontarkan saat mengomentari pihak yang menentang kebijakannya, tapi juga terhadap kinerja legislatif selaku mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam acara Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapatkan penghargaan Tokoh Seputar Indonesia 2013. Sementara wakilnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyabet gelar Tokoh Kontroversial. Pernah sebagian rakyat Jakarta memprotes Ahok pernah mengeluarkan istilah ‘komunis’, ‘preman’, ‘mafia’, ‘pemberontak’ yang dinilai tidak berdasar dalam menghadapi persoalan di Tanah Abang dan Fatmawati.

Ahok seharusnya bisa lebih santun berbicara. “Pak, apa sih salahnya Bapak tidak mengeluarkan kata-kata itu, walaupun tidak diarahkan ke Haji Lulung, maksudnya kata-kata tolol, kata-kata komunis, kata-kata pemberontak, mafia, preman segala macem yang dasarnya belum kuat, belum jelas. Ini yang mengusik karena bapak itu panutan,” pinta seorang warga DKI. Tapi dengan tegas Ahokpun berkilah “Sekarang gini ya kalau kita berdebat soal tata bahasa itu repot Pak. Karena kami punya bukti. Lapak-lapak itu sudah disewakan. Kalau bapak menyewakan sesuatu tanpa masuk kas daerah dan mau di atas hukum itu bahasa Indonesianya itu premanisme Pak, nggak ada yang salah. Kalau Bapak tersinggung, lain soal, Pak,”

Inilah 13 Sikap dan Ucapan Kontroversial Ahok.

1. Harus taat pada ayat konstitusi, bukan ayat suci Basuki T Purnama pernah mengatakan bahwa masyarakat dan penegak hukum harus taat pada ayat konstitusi, bukan ayat suci, mendapat dukungan kelompok liberal dan gerakan mahasiswa sekular. Pernyataan Ahok ini tentu saja merupakan angin segar bagi mereka yang selama ini mengampanyekan sekularisme, dimana agama dan pemerintahan harus dipisahkan. Dukungan di antaranya disuarakan oleh aktivis perempuan sekular-liberal, Ratna Sarumpaet. Ratna yang dikenal getol mengeritik perda-perda anti maksiat di berbagai daerah itu, mengatakan apa yang dikatakan oleh Ahok sudah tepat. Ratna menyebut orang-orang yang marah terhadap pernyataan Ahok sebagai orang yang “norak”. Ia menegaskan, “Ibukota Jakarta ini harus dipimpin oleh cagub-cawagub dari keberagaman.” Selain Ratna Sarumpaet, dukungan juga datang dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (Gema Nusantara) dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Pengurus Alumni GMNI, Pujadi Aryo S, menyatakan bahwa Jakarta harus dididik melalui sejumlah pemikiran yang bebas, sehingga tidak lagi kaku dan dikuasai oleh doktrin-doktrin yang salah.

2. Kerap Melontarkan kalimat tak terpuji kepada DPRD Fraksi PPP menilai Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) kerap melontarkan kalimat tak terpuji kepada DPRD. Bahkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta juga pernah meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar memberikan teguran kepada Ahok atas pernyataan-pernyataannya selama ini. FPPP menilai pernyataan kontroversial dan sikap arogansi Ahok sering menimbulkan kontroversial sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi hal itu, Ahok justru menantang Fraksi PPP mengirimkan surat kepada Presiden SBY dan Mendagri Gamawan Fauzi untuk memecat dirinya. “Sampaikan saja PPP kirim surat ke Mendagri dan Presiden, bilang mau memecat Ahok. Bagus dong kalau dipecat. Saya demen tuh yang kayak begitu,” ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (30/8/2013). Menurut Ahok, permintaan Fraksi PPP kepada DPRD tidak ada landasan hukumnya. Ia juga yakin DPRD tidak akan mengabulkan permintaan fraksi tersebut. “Itu kan lucu, memaksa ke pimpinan DPRD untuk memanggil saya. Panggil saya untuk apa? Karena dinilai melanggar peraturan? Makanya, dia panggil saya saja sudah salah,” ucap Ahok. Sebelumnya, dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi, anggota fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah mengingatkan Ketua DPRD Ferrial Sofyan agar tidak lupa memanggil Ahok. Menurutnya pernyataan tegas Ahok selama ini melecehkan institusi DPRD. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk menegur Ahok. Selain itu ia juga meminta Gubernur Jokowi untuk lebih sering menegur Ahok.

3. Operasi pasar hanya diborong yang punya modal Ahok menilai operasi pasar yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi saat Ramadan tidak efektif. Sebab, itu hanya dimanfaatkan oleh para pemodal. “Mereka memborong barang saat operasi pasar kemudian dimasukkan lagi ke toko,” kata Ahok, Kamis 18 Juli 2013.

4. Warga Penghuni ilegal komunis Ahok menyebut warga penghuni ilegal di bantaran Waduk Pluit, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang menolak penggusuran dan meminta ganti rugi lahan, sebagai komunis, membuat tersinggung dan marah warga setempat. Usai membuka sebuah acara di Mal Ciputra, Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama kembali melontarkan sebutan otak komunis kepada oknum warga Jakarta yang meminta jatah bagi lahan dari Pemprov DKI. “Saya tegaskan! Kalau minta bagi lahan negara, rebut lahan orang kaya, itu otak komunis! Itu ingetin kita sama cerita orang komunis, yang mau ngerampok tanah orang. Saya tegaskan itu, itu otak komunis!,” ujar Ahok dengan nada tinggi di Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2013). Ahok mengungkapkan ada sekelompok orang yang melarang pindah ke Marunda. Dia menilai memang ada sekelompok orang di Jakarta yang dalam kesehariannya mendapat uang dengan bermain-main soal tanah. Tak tanggung-tanggung, Ahok pun melemparkan kata-kata pedas terhadap orang yang ingin merebut lahan negara. “Supaya dapat kerohiman, kerohiman, kerohiman. Supaya dapat uang terus. Itu bajingan kita anggap kalau ngambilin uang rakyat terus. Kenapa? Karena ini juga uang rakyat,” katanya masih dengan nada tinggi. Ahok juga menilai tindakan yang sudah dilakukan Pemprov DKI pun jelas. Ahok memaparkan, Pemprov sudah menyiapkan rumah susun yang banyak. Selain itu, Pemprov juga berencana menggabungkan beberapa sekolah negeri seperti swasta.

5. DPRD mau makzulkan Jokowi? Belagu banget Ahok juga sempat mempertanyakan niat DPRD DKI Jakarta untuk memakzulkan Joko Widodo dari kursi Gubernur. Rencana pemakzulan ini dilatarbelakngi ancaman mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). “Kalau mau tanya, ya panggil kami saja. Hak tanya saja dibilang pemakzulan. Belagu banget,” kata Ahok, Jumat 24 Mei 2013.

6. Yang jual beli lahan pemerintah bajingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat dibuat pusing oleh sikap warga bantaran Waduk Pluit yang menolak direlokasi. Ahok menuding ada banyak kepentingan yang menunggangi warga sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sehinga sulit direlokasi. “Kalau jujur dan baik kami kasih modal dan Anda bisa berubah nasib, asal mau berusaha. Tapi kalau hidup Anda mau jual beli lahan milik pemerintah maka Anda bajingan. Pelanggaran itu jelas bagi saya,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 13 Mei 2013.

7. Lurah Warakas marah karena 3 Rusunnya di Marunda dicabut Ahok menilai protes yang dilayangkan Lurah Warakas, Tanjungpriok, Jakarta Utara, Mulyadi, terkait lelang jabatan tidak patut dilakukan. Semua PNS DKI harus bersedia ditempatkan di manapun. Ahok menyebut kemarahan Mulyadi itu bukan tanpa sebab. “Jadi lucu Lurah Warakas protes, marah karena saya cabut tiga rumah dia di Rusun Marunda,” kata Ahok, Jumat, 3 Mei 2013.

8. DPRD bikin pansus biar dapat honor DPRD DKI Jakarta, termasuk pihak yang sering kena ‘sentil’. Ahok menanggapi rencana dewan membentuk Panitia Khusus MRT dan monorel dengan sindiran. “Bagus, DPRD kan sukanya Pansus. Ya kan biar dapat honor Pansus. Pansus ada honor kan,” kata Ahok sembari tertawa saat ditanyai wartawan di Balai Kota, Rabu 17 Juli 2013.

9. Penjarakan PKL Tanah Abang Ahok mengaku kesal dengan kelakuan para pedagang kaki lima di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang bandel dan tetap berjualan di pinggir jalan. Ahok, sapaan Basuki, menegaskan PKL yang tidak mau dipindahkan ke tempat yang telah disediakan akan dilaporkan ke polisi karena telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. “Sekarang kami kan persuasif dulu sama PKL, terutama di Tanah Abang. Kami sosialisasi terus. Kalau ngeyel, ya kami penjarakan,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa 16 Juli 2013.

10. Kalau gubernur harus orang Betawi, presiden juga dong Pada saat momen perayaan hari ulang tahun Jakarta, 22 Juni 2013, tuntutan masyarakat Betawi agar putra daerah harus jadi pemimpin di Jakarta, terus bergaung. Keinginan itu mendapat tanggapan Ahok. “Kalau begitu presiden juga harus orang Betawi dong. Istananya kan ada di Jakarta,” begitu kata Ahok, Kamis 20 Juni 2013, sambil tersenyum menjawab hal itu.

11. Mau cepat benahi Jakarta, bakar setengah kota Ahok menyatakan penyelesaian masalah di Ibu Kota harus bertahap dan butuh waktu. Hanya cara ekstrem dan berisiko bisa mengubah Jakarta dengan cepat. “Kamu mau cepat benerin Jakarta. Bakar setengahnya Jakarta!” kata Ahok di Balai Kota, Rabu 5 Juni 2013. Langkah ekstrem itu tentu tidak mungkin dilakukan karena terlalu berisiko. “Kamu mau bakar? Enggak kan. Makanya kita lakukan bertahap,” katanya.

12. Selama ini PRJ dikuasai satu keluarga Ahok membeberkan ketidakadilan pengelolaan Pekan Raya Jakarta di bawah payung PT Jakarta International Expo (JIExpo) sejak 1992 silam. Jakarta Fair, kata Ahok, hanya dikuasai satu keluarga. PT JIExpo yang sebagai penyelenggara merupakan perusahaan milik konglomerat Hartati Murdaya. “Sebenarnya kalau kita ngomong jujur, semua milik keluarga Murdaya. PT JIExpo, semua saham kan milik keluarga mereka. Semuanya orang mereka,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu 5 Juni 2013.

13. Tak perlu DPRD pergi ke luar negeri, lihat Youtube saja Lagi-lagi Ahok menyoroti DPRD DKI Jakarta. Kali ini soal rencana berkunjung ke luar negeri. Program itu bakal menelan anggaran sebesar Rp1,9 miliar. Ahok menilai kunjungan kerja DPRD itu tidak perlu. Menurut Ahok, dengan melihat media Youtube saja segala informasi bisa didapatkan para anggota dewan. “Menurut saya pribadi, itu tidak perlu lah. Pakai Youtube juga bisa. Tapi itu haknya mereka. Kalau ingin jalan-jalan silakan. Tapi kalau ada kunjungan ke luar negeri harus ada laporan untuk masyarakat. Harus minta laporan,” tuturnya, Jumat, 31 Mei 2013.

Ahok

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM paling dikenal dengan panggilan Hakka Ahok, adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2012 yang mendampingi Gubernur Joko Widodo. Sebelumnya Ahok merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar namun mengundurkan diri pada 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pemilukada 2012.[1] Dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, yang populer sebutan masyarakat setempat dengan singkatan Kabupaten Beltim. Pada tahun 2012, ia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI berpasangan dengan Joko Widodo, wali kota Solo. Basuki juga merupakan kakak kandung dari dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi.Sp.GK., Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim) periode 2010-2015. Dalam pemilihan gubernur Jakarta 2012, mereka memenangkan pemilu dengan presentase 53,82% suara. Pasangan ini dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Basuki adalah putra pertama dari Alm. Indra Tjahaja Purnama (Zhong Kim Nam) dan Buniarti Ningsing (Bun Nen Caw). Ia memiliki tiga orang adik, yaitu dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi.Sp.GK. (dokter PNS dan Bupati di Kabupaten Belitung Timur), Fifi Lety, S.H., L.L.M. (praktisi hukum), Harry Basuki, M.B.A. (praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan). Keluarganya adalah keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia). Basuki menikah dengan Veronica, S.T. kelahiran Medan, Sumatera Utara, dan dikaruniai 3 orang putra-putri bernama Nicholas, Nathania, dan Daud Albeenner. lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966; umur 47 tahun atau Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama. Setamat dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Sekalipun demikian, ia selalu berlibur ke kampung halaman.

Pendidikan dan dunia bisnis

Basuki melanjutkan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Insinyur Geologi pada tahun 1989, Basuki pulang kampung dan menetap di Belitung serta mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah. Dua tahun kemudian, Basuki memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Gelar Magister Manajemen (M.M.) diraihnya, dan kemudian ia bekerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik. Ia menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Pada 1992 Basuki mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Pada tahun 1995, Basuki memutuskan berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya. Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK). Pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (peleburan bijih timah) di KIAK. Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK. Pada tahun 2004 Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm. Sjahrir. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Basuki berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pasangan Basuki-Khairul ini unggul di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi lumbung suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu. Basuki kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Khairul Effendi. Di pilkada Gubernur Babel tahun 2007, Basuki mengambil bagian menjadi kandidat calon Gubernur. Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung Basuki untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung dan ikut berkampanye untuknya. Gus Dur menyatakan bahwa “Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warganya”. Namun dalam pemilihan tersebut ia dikalahkan oleh Eko Maulana Ali. Pada 2008, ia menulis buku biografi berjudul “Merubah Indonesia“.

Penghargaan

Ahok memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo. Dalam acara Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapatkan penghargaan Tokoh Seputar Indonesia 2013. Sementara wakilnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyabet gelar Tokoh Kontroversial.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s