Polisi Diskriminatif Tangani Kasus Rasyid Rajasa

Keluarga korban BMW maut desak anak Hatta bertanggung jawabOleh: shnews.co

Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa, putra Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang merenggut jiwa manusia di Jalan Tol Jagorawi Jakarta Timur.

Kasus ini sejak awal penyidikan sudah mendapat pengecualian karena langsung ditangani di Polda Metro Jaya.

Setelah penyidik polisi Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk Rasyid sebagai tersangka, berkas perkaranya pun telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, hingga saat ini, tersangka pemilik kendaraan mewah itu tidak ditahan. Alasan polisi tidak menahan karena Rasyid dijamin keluarganya.

Kasus Rasyid dinilai telah mendapatkan perlakuan khusus dari kepolisian. Sementara itu, terhadap para pelaku kecelakaan lainnya polisi langsung menahan.

Ini sebuah perlakuan diskriminatif. Hal tersebut diungkapkan pengamat kepolisian sekaligus Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada SH, Senin (21/1). Neta pun menilai, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa ini, pihak kepolisian tidak dapat bersikap adil atau diskriminatif.

“Dari kasus kecelakaan yang sama, sebelum kasus Rasyid terjadi, pihak kepolisian dapat menahan seseorang setelah ditetapkan tersangka. Namun, kenapa Rasyid setelah ditetapkan tersangka tidak ditahan. Hal seperti inilah yang dapat dinilai masyarakat tidak adil,” tuturnya. Padahal, Indonesia sebagai negara hukum seharusnya semua warga negara mendapat perlakuan sama di mata hukum.

Dalam kasus yang menghilangkan nyawa orang lain ini, ancaman hukuman Rasyid di atas lima tahun sehingga ia seharusnya ditahan. Ini demi mempermudah proses hukum, memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga tidak ada rasa diskriminatif. Tetapi, yang terjadi, adalah perlakuan khusus kepada seseorang.

“Pihak kepolisian memang telah menyerahkan berkas perkara Rasyid ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, pihak kejaksaan telah mengembalikan lagi ke pihak kepolisian. Ini menurut saya pihak kejaksaan mengembalikan berkas Rasyid karena kasus ini terlalu cepat polisi memprosesnya dan tidak ada rekonstruksi,” katanya.

Dia mengungkapkan, dengan proses pemberkasan yang cepat oleh pihak kepolisian, serta tidak ada rekonstruksi, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lemah. “Bila BAP lemah dikirim begitu saja ke pengadilan, dikhawatirkan vonis pengadilan oleh hakim bisa lemah sehingga hukuman Rasyid ringan,” tuturnya.

Neta mengatakan, saat ini kita hanya bisa berharap kepada kejaksaan untuk menahan Rasyid. Walaupun polisi tidak menahan Rasyid, kejaksaan bisa menahannya karena kejaksaan memiliki wewenang menahan.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Senin mengungkapkan, minggu lalu berkas Rasyid memang dikembalikan oleh kejaksaan ke pihak penyidik Polda Metro Jaya karena dinilai belum lengkap atau belum P-21.

“Kemudian pada Jumat (18/1) lalu, penyidik telah mengirim kembali berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI dengan melengkapi berkas keterangan dari tiga saksi ahli yakni ahli pidana, ahli BMW, dan ahli Daihatsu,“ katanya.

Rikwanto melanjutkan, keterangan saksi ahli pidana dibutuhkan untuk membahas pasal yang disangkakan pada Rasyid, apakah Rasyid bisa disangkakan Pasal 310 Ayat (4) dan (3) jo Pasal 287 Ayat (5) jo Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

“Untuk ahli BMW dan ahli Daihatsu, diperlukan untuk mengetahui mengenai masalah teknis mobil-mobil tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Rikwanto menjelaskan bahwa Rasyid tidak ditahan karena pihak keluarga menjaminnya dan pihak penyidik pun menyetujui. Timbul pertanyaan, kenapa pihak penyidik menyetujuinya, karena itu pertimbangan subjektif penyidik.

“Kemudian tidak dilakukannya rekonstruksi karena sebelumnya pihak penyidik merasa keterangan saksi-saksi dan tersangka sudah cukup, dan saat berkas masuk kejaksaan, pihak kejaksaan pun merasa rekonstruksi tidak perlu sehingga rekonstruksi tetap tidak dilakukan,” katanya.
Sumber : Sinar Harapan

//

Iklan

Diterbitkan oleh

admin

yang buat blog bela negara RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s