DPR: KPK Jangan Ragu Bidik TNI

Oleh: http://www.indonesiamedia.com

Pengadaan alutsista TNI harus transparan.

Menjelang HUT ke-67 yang jatuh pada 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk transparan dalam menggunakan anggaran. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan pernah ragu untuk membidik TNI bila ada laporan atau temuan yang mengindikasikan adanya korupsi di korps loreng ini.

Setelah reformasi, menurut Wakil Ketua Komisi III DPR M Nasir Djamil, TNI di antara lembaga-lembaga negara lainnya relatif jarang terdengar di publik terseret dalam pusaran isu korupsi. Namun, kata Nasir, bukan berarti TNI bersih dari penyelewengan uang negara.

“Memang belum ada kasus korupsi yang terbongkar sehingga sebagian orang berpikir bahwa TNI bersih. Tapi, isu-isu di luar cukup kencang soal adanya korupsi, terutama dalam pembelian alutsista (alat utama sistem persenjataan),” kata Nasir ketika dihubungi SH di Jakarta, Rabu (3/10).

Pada 2006, Komisi I DPR pernah menerima kiriman dokumen tentang dugaan korupsi di tubuh TNI Angkatan Darat terkait beberapa proyek logistik, seperti pengadaan senjata M 16 A2, pembelian fiktif pesawat Fokker F-50, penjualan tanah Komando Daerah Militer V Brawijaya untuk jalan tol, dugaan korupsi tabungan wajib perumahan TNI AD, dan kasus korupsi di Akademi Militer. Seluruh dugaan korupsi ini melibatkan Kusmayadi yang diketahui melakukan penimbunan senjata. Namun hingga sekarang tidak jelas siapa pengirimnya, dan sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya.

Pada Maret 2012, sejumlah LSM, yaitu Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Kontras melaporkan dugaan korupsi pembelian enam pesawat Sukhoi jenis Su-30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan ke KPK. Selain berpotensi merugikan negara US$ 48 juta, diketahui pembeliat pesawat buatan Rusia itu berpotensi menyisakan Rp 1,13 triliun yang peruntukkannya belum jelas.

Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti dan Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, selama ini KPK enggan mengusut korupsi di tubuh TNI. Salah satu contoh adalah kasus cek pelawat di mana ada sejumlah anggota DPR yang mantan anggota Fraksi TNI/Polri yang diduga menerima aliran dana terkait pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Mereka tidak dipidana di pengadilan umum, namun dikembalikan ke korpsnya untuk didisplinkan berdasarkan undang-undangnya sendiri.

Menurut Adnan, yang diperlukan saat ini adalah ketegasan dan keberanian dalam mengusut perwira TNI yang diduga memiliki keterlibatan korupsi. Jika KPK sepenuhnya dalam upaya membersihkan semua lembaga negara dari korupsi, seharusnya TNI pun diupayakan untuk diusut.

“Apakah KPK ada di dalam upaya bersihkan TNI dari korupsi? Kembali lagi ke soal keberanian KPK. Karena dalam undang-undang KPK jelas disebut setiap penyelenggara negara bisa ditangani,” jelasnya, Kamis (4/10).

Adnan mengatakan UU TNI memang menghambat upaya pemberantasan korupsi. Namun, sebenarnya KPK tetap bisa masuk mengingat undang-undang KPK bersifat khusus (lex specialis). “KPK kan punya undang-undang sendiri sehingga KPK sebenarnya bisa melakukan upaya hukum apabila terdapat korupsi di tubuh TNI,” ungkapnya.

Sementara Nasir mengatakan, sistem komando yang cukup kuat di TNI membuat korupsi di TNI tidak pernah muncul dan terungkap di publik, seperti halnya Polri. Sistem komando yang kuat, lanjut Nasir, disebabkan oleh kuatnya loyalitas prajurit terhadap komandan di TNI jika dibandingkan Polri. Setelah berpisah dengan TNI, menurut Nasir, loyalitas antara anggota dan komandan di Polri justru hampir tak jalan.

“Makanya ada rumor yang berkembang di masyarakat, mengapa TNI solid, karena ‘aliran’ dari atas ke bawah, sedangkan di Polri ‘alirannya” dari bawah ke atas. Kalau Polri disebut ‘air mancur’, kalau TNI ‘air terjun’,” selorohnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan, sejauh ini belum ada indikasi marak dan meruyaknya korupsi di TNI.

Namun, kata dia, relatif jarangnya isu korupsi menjerat TNI bukan berarti lembaga itu bersih.

Sebagai mitra kerja TNI, ia menilai organisasi militer yang bermarkas di Cilangkap itu masih relatif tertutup, terutama dalam pembelian alutsista. Hingga kini, kata Helmy, Komisi Pertahanan DPR tidak pernah bisa mendapatkan perincian rencana anggaran pembelian alutsista secara detail atau biasa disebut satuan tiga. “Perlu ada keterbukaan dari TNI, terutama soal spesikasi dari alutsista yang akan dibeli,” ujarnya.

Namun, kata dia, secara umum TNI perlahan mulai membuka diri. Ia mencontohkan, misalnya, TNI mau meneken nota kesepahaman dengan KPK. Namun Poengky justru menyayangkan nota kesepahaman KPK dan TNI terkait dengan penggunaan rutan militer untuk tersangka korupsi. “Soalnya, selain bertentangan dengan UU TNI, hal tersebut potensial conflict of interest ketika ada kasus dugaan korupsi TNI. Selain itu makin menyuburkan impunitas,” ungkapnya.

Nasir menambahkan, KPK harus bisa membuat publik percaya bahwa TNI tidak kebal hukum. Ini karena kata dia, sejumlah orang yang bergiat di bidang hukum pernah menantang KPK untuk berani memberantas korupsi di TNI. Sementara Helmy mengatakan, penting juga dipastikan RUU Peradilan Militer segera diundangkan. Bila ada UU itu, lanjut Helmy, setiap anggota TNI yang melakukan kejahatan sipil, termasuk korupsi, bisa diadili di peradilan umum.

Tidak Bisa

Secara terpisah, juru bicara KPK Johan Budi mengaku lembaganya tidak bisa mengusut adanya praktik-praktik korupsi di TNI. Alasannya, TNI memiliki undang-undang sendiri. “KPK tidak bisa mengusut korupsi di TNI karena TNI memiliki undang-undangnya sendiri. TNI tunduk pada undang-undang TNI sehingga KPK tidak mungkin masuk,” katanya.

Oleh sebab itu KPK saat ini tidak merespons kasus korupsi yang melibatkan TNI. Padahal diketahui ada sejumlah kasus dugaan korupsi dalam pembelian alutsista yang dilaporkan ke KPK.

Selama ini, hanya asas koneksitas yang mendasari penangan tindak pidana korupsi di TNI. Maksudnya, apabila ditemukan dugaan korupsi oleh sipil yang melibatkan anggota TNI, KPK hanya bisa mengusut pihak sipilnya saja, sedangkan anggota TNI tersebut ditangani secara militer.

Hanya saja, kata Johan, nota kesepahaman yang ditandatangani antara Ketua KPK Abraham Samad dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono membuat KPK sedikit bisa bekerja sama dalam hal pemberantasan korupsi di tubuh TNI sendiri. Dalam nota kesepahaman itu disebut kerja sama yang dilakukan, antara lain menyosialisasikan secara bersama-sama peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan TNI, pemberian bantuan dari pihak TNI dalam mendistribusikan, mengumpulkan, serta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan TNI.

Selain itu tercantum juga adanya pemberian informasi atau data secara timbal balik yang berkaitan dengan pelaporan gratifikasi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI. KPK juga mendapat bantuan personel, sarana, dan prasarana TNI yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, tercantum juga butir koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakskukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

This post was submitted by SH / IM.

Iklan

Diterbitkan oleh

admin

yang buat blog bela negara RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s