Menguji KPK & Momentum Membongkar Korupsi di Tubuh Polri

Oleh: Yakub Adi Krisanto

Insiden ‘kecil’ yang terekspose media mengenai ‘tersandera’nya penyidik KPK untuk membawa barang bukti dugaan korupsi korupsi pengadaan alat driving simulator pembuatan SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadi ujian bagi kewenangan KPK yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aparat kepolisian seakan diperintahkan untuk mencegah petugas KPK membawa barang bukti yang diambil dari gedung Korlantas Polri. Peristiwa ini menggemparkan karena menggambarkan betapa Polri sebagai lembaga penegak hukum yang mengetahui hukum hendak melawan tugas KPK yang diatur dalam undang-undang.

Dengan dalih bahwa polisi juga sedang melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap kasus serupa, menolak KPK membawa barang bukti. Dalih ini menjadi bentuk ketidaktahuan terhadap UU KPK ataukah keengganan untuk tunduk pada KPK yang tugas dan wewenangnnya diatur di UU KPK. Terdapat dua hal yang perlu dicermati dari peristiwa biasa dari proses hukum pemberantasan korupsi, namun menjadi luar biasa karena menyangkut institusi POLRI. Pertama, sengketa penafsiran Bab VI Bagian Ketiga UU KPK. Kedua, potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi ini.

Kedua hal tersebut menjadi ujian bagi KPK dan POLRI dalam pemberantasan korupsi. KPK yang secara sosiologis hadir karena terlibatnya lembaga penegak hukum termasuk polisi dalam jejaring korupsi. Kehadirannya memang untuk memecah kebuntuan pemberantasan korupsi yang terbelenggu atau disandera oleh perilaku korup aparat penegak hukum. Selama ini KPK sering fokus pada pemberantasan korupsi di lembaga eksekutif dan legilastif untuk kasus pengadaan barang/jasa atau suap. Mengacu pada latar belakang kehadiran KPK, maka sudah selayaknya pemberantasan korupsi diarahkan pada lembaga penegak hukum.

Pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum dapat mengoptimalkan kinerja KPK yang sudah dilakukan. Optimalisasi tersebut adalah membentuk kultur preemptif yang terwujud efek jera dari penyelenggara negara. Salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah ketiadaan efek jera bagi aktor penyelenggara negara. Ketidakjeraan ini terjadi karena hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum yang digunakan masih dinilai dapat dibeli oleh (calon) koruptor. Proses hukum yang korup atau dikenal dengan judicial corruption menyumbat pembentukan iklim efek jera.

Dalam hal ini pengungkapkan kasus korupsi simulator pembuatan SIM menjadi momentum bagi KPK dan POLRI untuk membongkar pihak-pihak di internal POLRI yang terlibat. Penelusuran yang dilakukan dalam bentuk laporan investigasi terhadap kasus korupsi ini oleh media (www.tempointeraktif.com) mengungkap dugaan aliran dana ke beberapa pihak. Korupsi simulator pembuatan SIM akan seperti korupsi lain yang melibatkan banyak pihak. KPK harus bisa mengungkap aliran dana dari hasil pengadaan barang/jasa simulator pembuatan SIM ini, dan POLRI kooperatif dalam membantu KPK menelusuri kasus ini dengan membuka pintu selebar-lebarnya keterlibatan KPK di lembaga kepolisian.

POLRI harus kembali membaca UU KPK ketika hendak menghalangi KPK mengusut kasus korupsi tersebut. Tidak hanya didasarkan pada semangat korps sehingga melindungi terduga korupsi. Apabila selama ini sering tampil gagah dalam menangkap terduga teroris, maka POLRI dalam kasus ini juga harus tampil gagah untuk menangkap terduga korupsi di lembaganya. Bukan dengan dalih bahwa POLRI juga sedang mengusut kasus serupa maka menyandera tindakan pro justitia KPK dengan melarang barang bukti dibawa keluar dari gedung Korlantas POLRI. Meskipun akhirnya barang bukti dapat dibawa ke gedung KPK, namun proses yang terpantau media menunjukkan bahwa harus ada pembicaraan untuk membangun kesepahaman mengenai tindakan pro justitia KPK.

Di pundak KPK tertaruh beban untuk bisa mengungkap dengan tuntas kasus korupsi ini, khususnya terkait dengan aliran dana miliaran rupiah ke oknum POLRI yang sudah diungkap oleh media. KPK harus benar-benar menjadi lembaga superbody dalam melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi, khususnya terhadap lembaga penegak hukum. Tanpa mengarahkan ‘laras senjata’ pemberantasan korupsi ke lembaga penegak hukum maka keberadaan KPK hanya akan menjadi lembaga penegak hukum yang sudah ada. KPK hanya akan membebani APBN tanpa kemampuan untuk mengurangi korupsi atau menciptakan kultur baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang anti korupsi.

Iklan

Diterbitkan oleh

admin

yang buat blog bela negara RI

2 tanggapan untuk “Menguji KPK & Momentum Membongkar Korupsi di Tubuh Polri”

  1. Kenapa ya POLRI bersikeras ‘menubruk’ hukum (UU KPK untung UU POLRI ga ada). Menkuham saja sudah bilang kalo MoU tidak boleh melanggar hukum. Polri… Polri… Asli deh, kotor bgt sih kalian.
    Ih amit2 semoga anak ku g ada yang jadi polisi.

  2. kenapa suharto dulu tidak memberi banyak wewenang kepada polisi inilah alasannya. saat suharto turun tahta polisi naik tahta dan mengobrak abrik uang rakyat dan menjebak rakyat dijalanan dengan alasan menertibkan ( tapi gak semua polisi busuk pastilah masih ada beberapa yang jujur tp polisi jujur rata-rata kere )
    diindonesia hanya KPK yang masih bisa dipercaya tp KPK tidak akan menang dan berhasil tanpa rakyat mendukung dengan otak fikiran keringat dan darah
    bantu KPK mengobrak abrik tubuh polri yang sudah bobrok

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s