Wawasan Kebangsaan Dan Sistim Keamanan Perbatasan Demi Keutuhan Bangsa Dan Negara

Oleh: Prof. DR.Hasjim Djalal,MA

Konsep kebangsaan Indonesia tercermin pada semboyan Bhineka Tunggal Ika; walaupun terdiri atas berbagai suku-bangsa dan golongan yang tersebar di beribu-ribu pulau, namun kita tetap berbangsa satu: bangsa Indonesia. Untuk memelihara keutuhan bangsa dan negara, dibutuhkan rasa persatuan yang terus-menerus dipupuk, seraya mencegah timbulnya pemikiran seolah persatuan bangsa dapat tercipta dalam kehidupan yang terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Sebaliknya, satunya kehidupan dalam satu negara pun jangan sampai menghilangkan eksistensi keaneragaman budaya dari berbagai suku-bangsa yang ada; segala perbedaan di antara kita harus dipandang sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai beban yang harus dipertentangkan.

Untuk maksud yang sama, kewaspadaan nasional pun harus selalu ditingkatkan, baik dalam konteks nasonal, regional, maupun internasional. Dari konteks nasional, kewaspadaan nasional dapat terganggu jika ada unsur-unsur bangsa yang terlalu menonjolkan kepentingan golongan, daerah, atau berorientasi sektoral. Dari segi regional, diperlukan pemupukan semangat solidaritas dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara kawasan, sehingga dapat menangkis ancaman disintegrasi di dalam negeri serta mengantisipasi intervensi internasional yang mungkin datang terhadap salah satu negara maupun kawasan.

Pemikiran tentang pemupukan rasa persatuan-kesatuan dan kewaspadaan nasional tersebut dirasa lebih urgen lagi mengingat adanya fenomena disintegrasi akhir-akhir ini. Menurut Lemhanas, terkandung tiga fenomena disintegrasi bangsa, yaitu social distrust, elite fragmantation, dan international intervention.

Adalah sangat memprihatinkan, selagi Eropa Barat memperlihatkan persatuan dan kesatuan yang makin luas dan mendalam setelah dua kali mengalami perang dunia, di Indonesia malah makin menunjukkan penipisan rasa persatuan-kesatuan setelah sebelumnya mengalami masa-masa kuatnya persatuan-kesatuan, terutama di zaman pergerakan dan perjuangan kemerdekaan.

Fenomena disintegrasi itu dapat bersumber dari faktor dalam negeri dan luar negeri. Faktor dalam negeri antara lain berupa menonjolnya kekurangserasian hubungan antar-kelompok masyarakat (horisontal), dan antara pusat dengan daerah (vertikal) yang dalam beberapa hal bahkan menimbulkan gerakan separatisme. Fenomena ini diperberat oleh masih maraknya KKN, lemahnya penegakan hukum, kurang meratanya pembangunan sosial-ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan di dunia internasional, fenomena itu terlihat pula dengan meningkatnya terorisme internasional, yang kemudian telah memicu berkembangkan doktrin pre-emptive strike dan tindakan-tindakan di luar PBB dengan dalih “menjaga perdamaian dunia” seperti yang terjadi di Irak.

Tiga Tiang Utama
Agar persatuan bangsa dan kesatuan negara tetap kokoh dan tidak mudah digerogoti, baik oleh kekuatan dari dalam maupun luar negeri, setidaknya ada tiga tiang utama yang harus dijadikan pegangan. Pertama, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang ditandai dengan pernyataan tekad berbagai unsur bangsa untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu: Indonesia. Kedua, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa bangsa yang telah bersatu itu menyatakan sejak saat itu hidup dalam satu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ketiga, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa bangsa yang hidup dalam satu negara Indonesia itu mempunyai tanah-air yang mencakup satu wilayah yang terdiri dari daratnya, lautnya, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa dan kesatuan negara Indonesia. Deklarasi ini ‘territorialized’ laut-laut yang sebelumnya merupakan laut bebas menjadi bagian dari wilayah Indonesia, dan itu berarti bahwa seluruh perairan yang mengelilinginya, yang terletak di antara atau menghubungkan pulau-pulaunya, tanpa memperhatikan jarak ataupun dalamnya, adalah bagian integral dari wilayah Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia.

Lebih dari itu, melalui Konferensi Hukum Laut Internasional PBB, Indonesia telah berhasil memperjuangkan perluasan kewenangan atas kekayaan alam di seluruh Zona Ekonomi dan Landas Kontinen Indonesia; wilayah Indonesia telah diperluas dari 2 juta km2 menjadi 5 juta km2, serta lahan pembangunan dan kekayaan alam Indonesia dari 2 juta km2 menjadi 8 juta km2. Yang pasti, Deklarasi Juanda maupun perjuangan hukum laut dan kelautan Indonesia telah mengubah fungsi laut sebagai pemecah-belah di zaman kolonial, menjadi wahana pemersatu dan lahan pembangunan demi kesejahteraan di zaman kemerdekaan Indonesia.

Adalah tidak mudah mencapai keyakinan bersama suku-suku bangsa di Nusantara sampai akhirnya menyatakan diri sebagai satu bangsa di tahun 1928; untuk mematangkannya diperlukan 20 tahun sejak Kebangkitan Nasional 1908. Tidak mudah pula untuk mendirikan satu negara tempat bangsa Indonesia hidup; diperlukan setidaknya 37 tahun sejak 1908 dengan perjuangan gigih disertai pengorbanan jiwa dan harta para pemimpin dan rakyat yang mempunyai visi masa depan dan dedikasi demi mencapai Indonesia merdeka.

Demikian juga tidak mudah memperjuangkan pengakuan internasional terhadap visi kesatuan kewilayahan Indonesia; diperlukan waktu 25 tahun (13 Desember 1957 sampai 10 Desember 1982) untuk memperjuangkan diterimanya konsepsi Nusantara tersebut dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Setelah itu masih diperlukan lagi waktu 10 tahun untuk membuat konvensi itu berlaku secara internasional sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru (16 November 1994).

Segenap komponen bangsa hendaknya benar-benar menyadari bahwa perjuangan mencapai satu bangsa, satu negara, dan satu wilayah tanah air adalah suatu perjuangan historis yang sangat panjang dan sangat penting. Bangsa Indonesia akan sangat merugi jika generasi sekarang dan mendatang kurang memahami tiga tiang utama persatuan dan kesatuan tersebut. Jangan sampai sejarah kelak memvonis kita sebagai generasi yang mampu memperjuangkan cita-cita kesatuan bangsa, kesatuan negara, dan kesatuan kewilayahan, tetapi tak mampu mempertahankan dan memanfaatkan hasil-hasil perjuangan itu untuk mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Karena itu, apa pun yang terjadi, termasuk dalam perkembangan politik dan perimbangan kekuasaan negara, ataupun dalam hubungan antara pusat dengan daerah, jangan sampai menggerogoti ketiga tiang utama Indonesia tersebut, yaitu satu bangsa, satu negara, dan satu wilayah Indonesia.

Dalam pandangan saya, sekarang Indonesia sedang memasuki siklus 50-tahunan ketiga sejak awal abad ke-20. Dalam periode pertama (1900-1950) bangsa Indonesia memperlihatkan persatuan yang erat dan dedikasi serta perjuangan yang gigih di kalangan rakyat dan para pemimpin yang memiliki visi masa depan, yaitu satu bangsa yang bersatu, yang ingin hidup dalam satu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam periode kedua (1950-2000), khususnya setelah kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan internasional (1949) dan menjadi anggota PBB (1950), sejarah menunjukkan banyak pemimpin yang lebih menonjolkan kepentingan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Sedangkan dalam periode ketiga, mengingat situasi dan kondisi yang ada, para pemimpin harus mempunyai visi dan dedikasi yang dapat memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan negara serta kesatuan kewilayahan untuk mencegah proses disintegrasi demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Visi yang dikemukakan di atas memang bernada nasionalisme, namun perlu ditekankan, nasionalisme Indonesia tidak chauvinistic atau bersifat sempit. Pembukaan UUD 1945 memang mengamanatkan pemerintah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” namun juga sekaligus mewajibkan untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari sinilah unsur nasionalisme kita dikembangkan menjadi suatu sikap yang ber-perikemanusiaan. Unsur lain dari humanisme Indonesia ini jelas terlihat pada Pancasila yang termuat pula dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika prinsip-prinsip pokok NKRI ini dipahami dan dijiwai oleh seluruh jajaran bangsa, maka disintegrasi tidak akan terjadi.

Nasionalisme Indonesia tidak meremehkan bangsa dan negara lain, tidak pula meremehkan golongan minoritas di dalam negeri. Yang dikehendaki adalah suatu sistem demokrasi dengan prinsip-prinsip kerakyatan bagi seluruh rakyat dan sistem hubungan internasional yang demokratis dengan menjamin persamaan hak, kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial di antara bangsa-bangsa di dunia. Prinsip inilah yang merupakan salah satu unsur ketertiban di Indonesia, di kawasan, dan di dunia internasional.

Khusus di bidang politik luar negeri, transformasi nasionalisme Indonesia menjadi fase humanisme telah tercermin pada berbagai kegiatan, antara lain: ikut membantu perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, terutama melalui konferensi Asia-Afrika 1955; membantu menciptakan perdamaian dunia dan perkembangan internasional yang adil dan berperi-kemanusiaan melalui Gerakan Non-Blok dan gerakan negara-negara berkembang, baik lewat PBB maupun di luarnya; ikut membina kestabilan regional melalui berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral, baik resmi (ASEAN, APEC, ARF) maupun tak resmi seperti lokakarya Laut Cina Selatan, dan lain-lain; ikut membina ketertiban di seantero laut atau samudra di dunia melalui pengembangan hukum laut internasional yang baru hingga menjadi lahan perdamaian, pembangunan, dan kerjasama.

Di dalam negeri, rsa kebangsaan dan kemanusiaan kita juga telah membantu terciptanya proses demokratisasi. Ini antara lain tercermin pada terciptanya sistem multipartai, penegakan HAM, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, berkembangnya otonomi daerah, dan terjadinya pergeseran-pergeseran kekuasaan antara berbagai lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, ataupun antara pusat dengan daerah.
Hanya saja, usaha dan perkembangan tersebut belum sepenuhnya dapat mencegah ‘social distrust’. Hal ini boleh jadi karena belum cukup disadari bahwa setiap proses perubahan harus diatur dengan batasan-batasan tertentu agar tidak menimbulkan bahaya terhadap persatuan bangsa dan kesatuan NKRI. Akhir-akhir ini bahkan terdapat kecenderungan proses demokratisasi yang berlebihan, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dan penghayatan Pancasila secara lebih luas dan mendalam demi terbinanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Sistem Keamanan
Keutuhan bangsa dan negara, selain diupayakan dengan meningkatkan kewaspadaan dan memelihara persatuan-kesatuan, harus pula dijalankan melalui upaya pertahanan. Undang-undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan, “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Selanjutnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa pertahanan tersebut diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Adapun permasalahan keamanan perbatasan yang sering dihadapi adalah: lintas batas darat; lintas transit kapal-kapal asing melalui laut Indonesia; pencurian kekayaan alam serta bajak laut di perbatasan dan laut lainnya; penyelundupan, imigran ilegal, dan akhir-akhir ini juga terorisme internasional; dan peningkatan kemampuan pengawasan dan kontrol di perbatasan. Perbatasan Indonesia, baik darat, laut, maupun udara, termasuk yang sangat sensitif dan rawan di dunia, apalagi akhir-akhir ini, baik karena faktor yang bersifat tetap maupun sementara. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut.
Pertama, posisi geografisnya di persimpangan jalan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan antara benua Asia dan Australia, sehingga merupakan kawasan yang sering dilewati, baik laut, udara, maupun di daratan.
Kedua, Struktur wilayah yang berbentuk kepulauan dengan panjang pantai lebih dari 80 ribu km (termasuk yang terpanjang di dunia) dan yang pada umumnya ‘porous’ dan terbuka, yang tersebar di kawasan sekitar 8 juta km2, dan didiami oleh penduduk yang tidak merata. Demikian pula halnya dengan batas darat yang juga porous, terutama di daerah-daerah pegunungan dan hutan yang batas-batasnya tidak mudah ditentukan secara pasti.
Ketiga, dewasa ini pemerintah pusat Indonesia menghadapi bermacam-macam persoalan dalam negeri yang terkesan lemah, di samping menghadapi pergolakan-pergolakan daerah yang ingin meningkatkan kewenangannya sehingga dalam beberapa hal mengurangi perhatian terhadap peningkatan keamanan perbatasan.
Keempat, keadaan ekonomi negara dan rakyat yang masih sulit, yang mempengaruhi kemampuan mengamankan perbatasan.
Kelima, alat-alat negara pembela keamanan dan ketertiban belakangan ini sangat banyak dihujat, sehingga menjadi ragu-ragu bertindak karena takut dituduh melanggar HAM, di samping kemampuan personil dan peralatan serta dana mereka sendiri sangat terbatas, dan ini dipersulit lagi dengan adanya citra korup pada aparatur negara.
Keenam, adanya pertentangan-pertentangan internal dalam negeri yang memberi peluang celah-celah bagi unsur-unsur pengganggu keamanan dan ketertiban, seperti pertentangan suku, agama, ras, dan golongan. Hal ni dapat dipersulit dengan adanya persamaan etnis antara masyarakat di sisi satu perbatasan dan sisi lainnya, misalnya di Papua.
Ketujuh, desakan-deskan yang sangat kuat dan cepat dalam masyarakat, baik karena pengaruh perkembangan dalam negeri ataupun karena pengaruh luar, seperti demokratisasi, penegakan HAM, kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, perkembangan globalisasi di bidang ideologi, ekonomi, dan perdagangan, serta komunikasi dan telekomunikasi, ikut mendorong kerawanan di perbatasan.
Kedelapan, gejala bergesernya kekuasaan negara dari pemerintah yang kuat didukung oleh birokrasi dan TNI-POLRI ke arah DPR yang didukung parpol dan LSM, mungkin juga telah membuat Indonesia lebih rawan terhadap pengaruh luar dan keamanan di perbatasan.
Kesembilan, Prof.Toshiko Kinoshita (bekas penasehat Presiden Megawati) pernah menyatakan, “Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak pernah berpikir panjang, tetapi lebih cenderung untuk mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri” (Kompas, 24 Mei 2002). Pernyataan ini harus diakui mengandung kebenaran, yang secara tak langsung mungkin juga mempersulit pengamaman daerah perbatasan.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka menurut saya sistem pertahanan nasional Indonesia, mengingat luasnya laut dan udara serta kaitannya yang erat dengan kepentingan-kepentingan regional dan internasional, harus tetap bertumpu pada kekuatan TNI dan POLRI yang didukung rakyat serta instansi-instansi terkait. Khususnya bagi TNI, hal ini merupakan tugas yang sangat berat, apalagi mengingat anggaran pertahanan Indonesia dewasa ni termasuk yang persentasenya terkecil (0,78 dari GDP) dibanding negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem keamanan perbatasan antara lain adalah: batas-batas yang jelas, di darat maupun di laut, yang diakui secara regional dan internasional serta diketahui oleh rakyat dan penegak hukum; keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama dengan negara-negara tetangga; berkembangnya kerjasama ekonomi dan perdagangan yang tertata baik dan saling menguntungkan di daerah perbatasan; terpeliharanya hubungan etnis dan kebudayaan di daerah perbatasan; dan tegaknya hukum, termasuk di perbatasan serta berkembangnya ‘good governance’. Karena itu dalam membangun sistem keamanan perbatasan di darat, laut maupun udara, yang harus tersedia adalah: jalur komunikasi dan koordinasi yang mantap antara pos-pos perbatasan dengan pemerintah daerah maupun pusat; adanya pengaturan yang rapih antara pejabat-pejabat perbatasan (POLRI dan Pemda) dari dua negara yang berbatasan, terutama di bidang pertukaran intelijen dan informasi lain, saling memahami persyaratan dan prosedur lintas-batas masing-masing, serta kalau perlu didukung dengan ‘joint/coordinated patrol’, ‘hot pursuit’, dan ‘joint exercises’.

Hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan perbatasan adalah: Pertama, perlunya pemerintah segera menuntaskan berbagai perbatasan maritim Indonesia dan perjanjian-perjanjian perbatasan berbagai kawasan maritim dengan negara-negara tetangga. Kedua, perbaikan kehidupan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan, serta perbaikan alat-alat negara guna membantu mengurangi korupsi dan penyelewenagan. Ketiga, sosialisasi yang luas di kalangan masyarakat perbatasan tentang batas-batas negara dan perlunya masyarakat menghormati batas-batas tersebut serta membantu aparat negara mengamankan daerah perbatasan, yang selain penting untuk negara secara keseluruhan juga penting bagi masyarakat perbatasan sendiri. Keempat, perlunya pemerintah menghormati dan mengatur lintas-batas antar-etnik di daerah perbatasan agar lebih menumbuhkan potensi kerjasama daripada konflik. Kelima, perlunya aparat pemerintah pusat maupun daerah memahami berbagai ketentuan hukum internasional mengenai kelautan dan berbagai perjanjian perbatasan serta kerjasama bilateral, regional, maupun internasional yang berkaitan dengan pengamanan perbatasan, baik di darat, laut, maupun udara.

Penerbangan Angkatan Laut
Sebagai pelengkap tulisan ini, kiranya ada baiknya jika kita juga menyinggung sekilas tentang penerbangan Angkatan Laut. Seperti halnya unsur-unsur pertahanan yang lain, maka TNI-AL, termasuk di dalamnya penerbangan Angkatan laut, pun mengemban tugas “menyelamatkan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Dalam konteks ini ancaman dan gangguan harus diartikan kemungkinan ancaman terhadap bangsa dan negara, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Dalam penjelasan pasal 4 UU No. 3/2002 dinyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa”. Selanjutnya penjelasan pasal 5 undang-undang yang sama menyebutkan, “yang dimaksud dengan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa”.

Penerbangan AL, dengan demikian merupakan bagian dari unsur-unsur penegakan kedaulatan negara, khususnya di laut dan di udara, serta dalam rangka usaha mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Sebagai salah satu unsur kekuatan di laut dan di udara, Penerbangan AL haruslah bersinkronisasi dengan unsur-unsur penerbangan lainnya, khususnya TN-AU dan Penerbangan Angkatan Darat serta dengan Polisi Udara.

Mengingat Indonesia menganut sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya lainnya (pasal 1 ayat 2 UU No. 3 tahun 2002), maka seyogianyalah kegiatan Penerbangan AL juga bersinkronisasi dengan kegiatan penerbangan lainnya, termasuk unsur-unsur penerbangan sipil yang dapat membantu, khususnya di bidang monitoring dan ‘surveillance’. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pengetahuan awal tentang kasus kapal perang AS Carl Vinson di dekat perairan pulau Bawean beberapa waktu yang lalu adalah didasarkan pada laporan dari pilot pesawat komersial Bouraq Airlines. Sejalan dengan ini, mengingat sangat luasnya laut dan udara Indonesia, maka unsur-unsur dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi laut dan udara, seperti pemakaian satelit pengintaian dan lain-lain, semakin perlu menjadi bagian mutlak dari pembinaan kemampuan pertahanan dan pengamanan laut dan udara Indonesia.

Terkait dengan masalah tersebut, perlu diingat bahwa dalam hukum internasional dikenal dua regim penerbangan. Pertama, regim penerbangan sipil yang diatur oleh International Civil Aviation Organisation (ICAO) di Montreal, yang mengatur keselamatan penerbangan sipil. Kedua, Konvensi Hukum laut yang mengatur masalah-masalah penerbangan, terutama penerbangan militer melalui ‘sea lanes’, selat yang digunakan untuk pelayaran laut internasional seperti Selat Malaka dan Selat Singapura, dan kebebasan berlayar dan terbang di laut bebas dan di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Pada akhirnya perlu dicatat bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan penerbangan bagi kegiatan-kegiatan militer, seperti usaha-usaha pengumpulan ‘military intelligence’, termasuk ‘m’arine scientific research’ dan ‘hydrographic survey’, dan kegiatan ‘military exercises’ di ZEE dan udara di atasnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan Air Defense Identification Zone (ADIZ) dan Flight Information Region (FIR) merupakan topik yang semakin banyak dibahas di dunia internasional dewasa ini.

Demikian pula halnya dengan konsepsi-konsepsi yang berkaitan dengan Proliferation Security Initiative (PSI) untuk mencegah menyebarkan Weapons of mass destruction (WMD – senjata pemusnah massal), baik melalui darat, laut maupun udara dalam rangka penanggulangan terorisme internasional, merupakan hal baru yang harus diperhatikan oleh Indonesia. Ini semua memerlukan usaha-usaha peningkatan kemampuan dan deteksi dini dari TNI, khususnya bagi TNI-AL dan TNI-AU yang medan observasi, monitoring, surveillance dan pengamanannya semakin meluas jauh ke laut dan semakin tinggi ke langit, malah sampai ke angkasa luar dengan mempergunakan kemampuan observasi satelit.***

*)Disarikan dari makalah “Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional untuk Menangkal Fenomena Disintegras”, “Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia”, dan “Penerbangan Angkatan Laut”.

CV:
Hasyim Djalal (NIP : 020 000 696) bergelar Tuanku Pujangga Diraja mempunyai pengalaman banyak di luar negeri, dilahirkan di Bukittinggi, 25 Februari 1934. IA
Alamat Rumah : Jl. Kemang IV No. 10 A. Jakarta Selatan
Telp : (021) 7183774 – Fax : (021) 71791920

PENDIDIKAN
1. SMA Negeri Birugo, Bukittinggi – Sumbar, 1953
2. BA, Akademi Dinas luar Negeri, Jakarta 1956
3. MA (S2) dalam ilmu Politik International, University of Virginia, AS, 1959.
Thesis : “The Eisenhower Doctrine in the Middle East”
4. PhD (S3) dalam Ilmu Hukum Laut International, university of Virginia, AS,1961
Thesis : “The Limits of Territorial Waters in International Law”
5. LEMHANNAS. KRA IV, Jakarta 1971.

PEKERJAAN
A. Luar Negeri
1. – Pernah ditempatkan pada Perwakilan RI untuk UNTEA (United Nations
Temporary Executive Administration), Irian Barat, 1962-1963.
– Sekretaris II KBRI di Beograd, Yugoslavia, 1964-1966.
– Sekretaris I KBRI di Guinea, afrika Barat, 1966-1969.
– Minister Conselor kemudian Minister KBRI di Singapura, 1972-1976.
– Minister/Wakil Kepala Perwakilan KBRI di Washington, 1979-1981
– Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB, New York, 1981-1983
– Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI Untuk Kanada,
1983-1985.
– Dubes LBBP RI untuk Germany, 1990-1993
– Duta Besar Keliling Indonesia untuk Masalah-masalah Hukum Laut dan Kelautan,
1994-2000.
2. Utusan Khusus Pemerintah Indonesia ke berpuluh-puluh negara di dunia mengenai berbagai masalah politik luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan masalah Timor Timur dan Hukum Laut/Kelautan.
3. Anggota, kemudian wakil Ketua Delegasi Indonesia ke Konferensi PBB ke tiga
tentang Hukum Laut (1973-1982) dan Panitia Persiapannya (1969-1973.
4. Ketua Komite I Panitia Persiapan PBB untuk mendirikan International Seabed
Authority (ISA) dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), 1984-1994)
5. Presiden Pertama International Seabed Authority, Kingstone, jamaica, 1995-1996.
6. Beberapa kali menjadi Ketua Kelompok Negara-negara Berkembang dan kelompok Asia dalam bidang Hukum Laut. Sejak 1997, sebagai anggota/Wakil Ketua Council ISBA Wakil Indonesia pada International Seabed Authority, Kingstone, Jamaica, 994-sekarang. Dan kini Wakil Ketua Council ISBA, dan Ketua Finance Committee ISBA sejak 2003.
7.bInisiator dan Convenor dari Workshop on Managing Potential Conflict in the South
China Sea, 1989 – sekarang.
8.bWakil Indonesia pada Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IORARC), khususnya bidang akademik (IOR-AG), Mauritus, 1997 – sekarang.
9. Ketua Standing Committee Indian Ocean Marine Affairs Coopereation (IOMAC) Colombo, 1996 – sekarang
10. Wakil Indonesia pada Multilateral High Level Conference (MHLC) for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Species in the West and Central Pacific Ocean, Honolulu, 1997-sekarang.
11.Wakil Indonesia pada Annual Meetings of the State Parties to the Law of the Sea Convention, New York, 1994-2000.
12.Menghadiri berpuluh-puluh konferensi, wokshops, seminar, dan lain-lain di berpuluh-puluh negara mengenai berbagai-bagai masalah Hukum Laut/Kelautan, politik regional dan International, dan lain-lain.

B. Dalam Negeri
1. Direktorat Konsuler, DEPLU RI, 1957
2. Direktorat Hukum, DEPLU RI, 1961-1964
3. Kepala Dinas Hukum International, DEPLU RI 1969-1972
4. Kepala Direktorat Hukum/Perjanjian International, DEPLU RI, 1976-1979
5. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan, DEPLU RI, 1985-1990
6. Sejak Tahun 1961 hingga sekarang, sudah ikut aktif menangani masalah-masalah Politik Luar Negeri, Politik Regional dan Hukum Laut Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri melalui :
a.Keanggotaan dalam berbagai Panitia Inter-departemental di Indonesia mengenai kelautan dan plitik luar negeri.
b.Anggota kadang-kdang Ketua Delegasi RI ( DELRI) ke konferensi International, Regional maupun Bilateral dalam bidang kelautan, PBB, Non-Blok, AALCC, OKI, IMO, FAO, ICAO, ASEAN, Negara-negara Berkembang (G-77), dll.
7. Anggota Dewan Kelautan Nasional (DKN) RI, 1996-1999 (SK Presiden RI No. 77 tanggal 30 September 1996), kemudian menjadi anggota Dewan Maritim Indonesia (DMI) sejak 1999 – sekarang.
8. Menulis berpuluh-puluh tulisan dan memberikan berbagai ceramah dan kuliah umum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dlam bidang kelautan dan masalah-masalah politik regional dan International. Diantaranya telah dikumpulkan dan diterbitkan dalam buku :
a.Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut, 1979.
b.Indonesia and The Law of the Sea, 1995
c.Politik Luar Negeri Indonesia menghadapi abad ke-21, 1997
d.Preventive Diplomacy in South East Asia : The Lessons Learned, 2003
e.Seeking Lasting Peace in Aceh, 2006

JABATAN SEKARANG
1.Wakil Indonesia pada International Seabed Authority, Kingstone, Jamaica, 1993 – sekarang
2.Guru Besar Hukum/Hubungan International pada Universitas Padjajaran, 1995-sekarang (SK Mendikbud No. 84822/A2.IV.1/KP/1995 tanggal 30 November 1995).
3.Anggota Dewan Maritim Indonesia (DMI), 1999-sekarang (SK Presiden RI No. 161/1999 tanggal 13 Desember 1999), terakhir diperbaharui dengan SK Presiden RI No. 85/M tahun 2008
4.a. Penasehat Ahli KASAL di Bidang Hukum Laut International dan masalah Kelautan 1989-sekarang. (diperbaharuhi dengan SK KASAL No.Skep/4809/XI/1989 tanggal 4 November 1989), terakhir dengan SK KASAL no. Sgas/23/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.
b.Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan (SK Menteri Pertahanan No. SKEP/53/M II/2008 tanggal 8 Februari 2008.
5.Penasehat Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Surat Menlu RI No. 421/DBKL/II/2000/01 tanggal 18 Februari 2000), SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.25/2000 tanggal 28 April 2000. terakhir diperbaharui dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep 83/Men/2008 tanggal 14 Januari 2008
6.Penasehat Panitia Teknis DKN mengenai Penyelesaian Masalah Perikanan (diperbaharui dengan SK Menko Polkam No. 06/Menko-Polkam.DKN/2/1999 tanggal 8 Februari 1999.
7.Penasehat Panitia Teknis DKN mengenai Implementasi Konvensi Hukum Laut International (Diperbaharui dengan SK Menko Polkam No. 07/Menko Polkam/DKN/2/1999 tanggal 8 Februari 1999).
8.Penasehat Tim Landas Kontinen (Diperbaharui dengan SK Mentamben No. 26 K/7021 D.DJM/1997 tanggal 28 April 1997)
9.Anggota Dewan Penasehat Tim Nasional Reformasi Menuju masyarakat Madani dan Anggota Kelompok Reformasi Politik, 1998 – 1999 (SK Presiden No. 198/1998 tanggal 7 Desember 1998).
10.Anggota tim Penasehat Ketua Harian Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (SK Menteri Negara Ristek No. SK/005/KH/DPKTI/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000)
11.Sejak beberapa tahun penceramah umum di LEMHANAS, SESKO TNI, SESKOAD, SESKOAL dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
12.Anggota Tim Ahli FKP DPR RI, 1998-1999
13.Anggota Tim Ahli PAH I MPR mengenai Amandemen UUD 1945 (2001), Anggota Komisi Konstitusi MPR, 2004/2005
14.Penceramah di LEMHANAS dan diberbagai Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi lainnya.

TANDA KEHORMATAN
1.Bintang DHARMA, 1973
2.Penghargaan Presiden RI tentang Perjuangan Pembebasan Irian Barat, 1982
3.Satyalancana Dwidya Sistha, 1983
4.Bintang JALASENA UTAMA, 1986
5.Satyalancana Karya Satya Tingkat I, 1989
6.Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany, 1993
7.Bintang JASA UTAMA, 1994
8.Bintang MAHAPUTERA UTAMA, 1999
9.Diangkat sebagai “Distinguished Fellow of CSIS”, Jakarta, 1996
10.Pernah diajukan oleh Pemerintah RI untuk mendapatkan ASEAN AWARD (Surat Menteri Sesneg No. B.433/M.Sesneg/9/1998 tanggal 8 September 1998), dalam rangka usaha mengelola potensi konflik di Laut Cina Selatan dan mengalihkannya menjadi potensi kerjasama.

11.Sejumlah Tanda Penghargaan lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain tanda penghargaan Makesiwang Tingkat I, LEMHANAS, 2003 Tanda Kehormatan Tantyana Dharma Marigava, LEMHANAS, 2006 Keanggotaan dan partisipasi dalam Organisasi Ilmiah
a. American Society of International Law sejak 1974, Washington DC (kini kurang aktif)
b. East West Centre Alumni Association, Honolulu, (kurang aktif)
c. Peserta Aktif International Ocean Institute, Halifax (sejak 1974)
d. Peserta Aktif Law of the Sea Institute, Miami, (sejak 1972)
e. Peserta Aktif South East Asian Policy on Ocean Law (SEAPOL), Bangkok, sejak 1985
f. Anggota Governing Board Indonesian Council on World Affairs (ICWA) Jakarta sejak 1997
g. Anggota Dewan Direktur CSIS, Jakarta, 1999-2004
h. Anggota Dewan Penyantun Habibie Centre – Jakarta
i. Anggota Pengurus Yayasan Trisakti, 2000 – sekarang
j. Anggota Dewan Penasehat Indian Ocean Centre, Curtin University, Perth (sejak 1997)
k. Anggota International Board of Advisors, Indian Ocean Research Group, Chandigarh, India, sejak 2002

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s