Dialog Interaktif Dirjen Pothan Dephan Pada Kegiatan Sosialisasi Bela Negara Melalui RRI, Dengan Topik ”Kebijakan Pembinaan Potensi Pertahanan”

Oleh: Ditjen Pothan

Pada 16 Nopember 2009 Dirjen Pothan Dephan Budi Susilo Soepandji kedatangan tim dari RRI untuk melakukan dialog seputar masalah Potensi Pertahanan yang menjadi tugas pokok satuan kerja Ditjen Potensi Pertahanan (Pothan) Departemen Pertahanan, berikut adalah petikan dialog yang dapat kami rangkum :

1. Apa yang dimaksud dengan potensi pertahanan dan bagaimana kaitannya dengan pertahanan negara ?

Jawab :

Sumber daya nasional berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, sarana prasarana dan dana yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Sebelum ditingkatkan menjadi kemampuan pertahanan, maka sumber daya nasional harus identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi untuk ditransformasikan menjadi potensi kekuatan pertahanan dan selanjutnya dikembangkan menjadi kekuatan pertahanan.

Kaitannya dengan pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Dikatakan bersifat semesta, karena didalam penyelenggaraan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah.

Proses transformasi sumber daya nasional menjadi potensi kekuatan pertahanan negara merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Jadi pada hakikatnya potensi pertahanan adalah segala usaha untuk mentransformasikan sumber daya nasional, yang mencakup ; sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana yang dimungkinkan untuk dkembangkan menjadi kekuatan pertahanan. Contoh :

1) Sumber Daya Manusia, dalam hal ini misalnya “warga negara”, dapat dimungkinkan untuk menjadi komponen pendukung, komponen cadangan dan komponen utama yang diawali melalui pembinaan kesadaran bela negara.

2) Sarana dan prasarana, dalam hal ini misalnya ”jalan tol”, sebagai prasarana untuk lalu lintas kendaraan, dapat saja kemungkinan dikembangkan menjadi landasan pacu pesawat tempur dalam situasi darurat perang. Untuk mencapai tujuan ini Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan akan membuat kriteria-kriteria, dan standar yang harus dipenuhi untuk menjadikan jalan tol menjadi landasan pacu pesawat tempur. Demikian juga dengan pelabuhan, rumah sakit, pabrik dapat difungsikan untuk keperluan pertahanan.

3) Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan, dalam hal, misalnya tumbuhan Rami (sumber daya alam), hasil penelitian dapat dimungkinkan sebagai bahan dasar pembuatan ”fiber glass” (sumber daya buatan) dan selanjutnya fiber glass tersebut dapat dijadikan bodi kendaraan tempur, rompi anti peluru untuk keperluan peralatan militer dll.

2. Dalam rangka penyiapan potensi pertahanan ini, apakah Ditjen Pothan Dephan bekerjasana dengan instansi lain terkait ?

Jawaban :

a. Pertama, berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pertahanan.

Sebagaimana disinggung diatas bahwa proses transformasi sumber daya nasional menjadi potensi kekuatan pertahanan negara merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, dan selanjutnya pengembangan menjadi kekuatan pertahanan merupakan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dan Direktorat Sarana dan Prasarana Pertahanan.

Selanjutnya bagaimana kebijakan strategi gelar, penataan ruang pertahanan dan pengembangan wilayah-wilayah pertahanan merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. Sedangkan bagaimana kebutuhan penganggaran dan perencanaan secara umum untuk terselenggaranya pertahanan negara merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

Transformasi dari sumber daya nasional menjadi potensi pertahanan dan kekuatan pertahanan negara dimaksudkan untuk membangun komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung, dalam rangka sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

b. Kedua, berkaitan dengan instansi diluar Dephan, dalan hal pengelolaan :

1) Sumber Daya Manusia dan Nilai. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia dan nilai iuntuk kepentingan pertahanan negara, dilakukan antara Dephan, Mabes TNI, Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Deptan, Dephut, Depperindag, Kementerian Negara Budpar (Budaya dan Pariwisata), Depdagri, industri strategis, dan Pemda, serta Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, dan swasta, yang diberi kepercayaan negara untuk mengolah sumber daya dan memproduksi sumber daya buatan.

2) Sarana dan Prasarana Nasional. Koordinasi pengolahaan sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara dilakukan antara Dephan, Mabes TNI, Depdagri, Depag, Depkeh, dan Ham, Sephub Kementerian Negara Budpar, Deptan, Departemen ESDM, Depperindag, Depdiknas, Depkes, Menristek, industri strategis, dan Pemda, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dan swasta yang mendapat kepercayaan negara untuk mengelola sarana dan prasarana nasional.

3) Industri dan Teknologi. Koordinasi pemanfaatan industri dan Iptek untuk kepentingan pertahanan dilakukan antara Dephan, Mabes TNI, Menristek BUMN, Dewan Riset Nasional (DRN), BPPT, LIPI, Perguruan tinggi serta lembaga –lembaga litbang nasional.

4) Wilayah Negara. (Wilneg). Setiap instansi/lembaga mempunyai kewajiban agar didalam programnya selalu menjaga dan menciptakan kondisi yang mendukung terpeliharanya kesatuan dan keutuhan wilayah negara sebagai wadah terlaksananya upaya pertahanan negara. Koordinasi mewujudkan dilakukan oleh Dephan, Mabes TNI, Depdagri, Deplu, Dephub, Bakosurtanal.

3. Berkaitan dengan potensi pertahanan negara, apa yang dapat diberikan setiap warga negara ? Apa contoh kegiatan secara kongkrit !

Jawaban :

a. Setiap warga negara dapat berpartisipasi didalam membangun potensi pertahanan, dalam hal :

1) Penciptaan Kondisi Juang. Yang dimaksud dengan penciptaan kondisi juang ialah menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung sistem pertahanan semesta. Sebagai contoh; Membangun karakter bangsa melalui warga negara. Membangun karakter warga negara yang memiliki kesadaran bela negara merupakan hal yang penting dalam pencitaan kondisi juang, karena kesadaran bela negara merupakan prasyarat didalam membangun sisten pertahanan negara. Kesadaran bela negara tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibangun melalui proses pendidikan. Dengan demikian warga negara dapat berpartisipasi dalam sosialiasi tentang kesadaran bela negara, melalui pendidikan kesadaran bela negara. Pendidikan kesadaran bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui ceramah, pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, penciptaan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan. Selanjutnya melalui kesadaran bela negara sebagai penciptaan kondisi pada ruang/wilayah negara, maka sistem pertahanan negara yang dibangun secara demokratis yang melibatkan seluruh elemen kekuatan bangsa dapat diwujudkan, sehingga terbentuk komponen-komponen pertahanan negara, yang mencakup komponen utama (TNI), komponen cadangan (komponen yang melawan dengan senjata setelah dilakukan mobilisasi) dan komponen pendukung (komponen yang melawan tanpa kekuatan bersenjata).

2) Ruang Juang. Yang dimaksud ruang juang disini adalah ruang wilayah negara atau ruang geografis . Berpartisipasi dalam pembangunan yang berkaitan dengan pengisian ruang wilayah negara, harus sesuai dengan tata ruang pada umunya dan tata ruang pertahanan pada khususnya, misalnya membangun kemampuan logistik wilayah, meningkatkan produktivitas material strategis (karet, kelapa sawit (bioenergi), penyiapan keperluan barang dan jasa yang mendukung wilayah.

3) Alat Juang. Yang dimaksud dengan alat juang adalah segala sumber daya nasional yang memiliki kapabilitas untuk mendukung sistem pertahanan negara.
Contoh, dalam hal sumber daya manusia, maka setiap warga negara harus memiliki ketrampilan khusus, misalnya dalam bidang dunia maya menciptakan software dan hardware, yang mampu mencegah serangan virus di internet yang dapat mengacaukan data dan jaringan komunikasi, atau sebaliknya membuat virus untuk mengacaukan komunikasi lawan dll. Dengan pengembangan ketrampilan khusus ini, maka warga negara mempunyai kapabilitas sebagai alat juang. Ketrampilan lainnya, misalnya ketrampilan dalam komunukasi politik, untuk mampu menggerakan massa, atau menghancurkan lawan melalui jalur diplomasi dan politik.

4. Apa hubungan Departemen Pertahahan dengan TNI berkaitan dengan penyiapan wilayah pertahanan ?

Jawab :

a. Wilayah pertahanan pada dasarnya harus dipersiapkan. Dalam kaitan dengan penyiapan wilayah pertahanan sesuai dengan penjelasan pasal 7 point 8 UU Nomor 34 Tentang Tentara Nasional Indonesia, maka tugas TNI dinyatakan sebagai berikut :

1) Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
2) Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

b. TNI dapat melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan guna penyiapan wilayah pertahanan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan, hal ini sesuai dengan BAB III mengenai ”Kedudukan” , pasal 3 ayat (2) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dinyatakan bahwa ”dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi , TNI dibawah koordinasi Departemen pertahanan.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan
1) Hakikatnya potensi pertahanan adalah segala usaha untuk mentransformasikan sumber daya nasional, yang mencakup; sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana yang dimungkinkan untuk dkembangkan menjadi kekuatan pertahanan.
2) Didalam membangun potensi pertahanan, Departemen Pertahanan berkerja dengan berbagai instansi pemerinah, TNI, swasta dan masyarakat secara luas.
3) Tujuan dari penyiapan potensi pertahanan adalah menciptakan ruang juang, kondisi juang dan alat juang pada ruang wilayah negara, sehingga memungkinkan terselenggaranya pertahanan negara yang bersifat semesta.

b. Saran. Saya mengajak kepada seluruh warga bangsa untuk bersama-sama membangun potensi pertahanan negara, sesuai dengan wewenang dan bidang tugas kita masing-masing, sesuai dengan jangkauan kemampuan kita demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan serta keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

6. Sebagai pengemban fungsi perumus kebijakan khususnya bidang potensi pertahanan, kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh Ditjen Pothan sampai saat ini ?
Jawab :
Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PertahananNegara, Ditjen Pothan telah menyusun beberapa kebijakan yang berkaiatan dengan potensi pertahanan, antara lain :

a. Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU KCPN)

1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 titik 5, 6 dan 7, pilar pertahanan Indonesia terdiri dari 3 komponen yaitu : Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Departemen Pertahanan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pembinaan ketiga komponen tersebut.

2) Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah keikutsertaan warga negara dan seluruh sumdanas dalam usaha pertahanan negara, sebagai model/cara menyiapkan, melatih jiwa militansi dan kemampuan bela negara bagi bangsa Indonesia.

3) Penyusunan RUU Komponen Cadangan merupakan bagian dari pembangunan Sistem Pertahanan. Komponen Cadangan pada tahap pembentukannya akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan dan menyesuaikan kemampuan dukungan anggaran yang ada.

4) Pokok-pokok/isi RUU Komponen Cadangan meliputi Pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri dari pendataan, pemilahan, pemeriksaan, latihan dasar kemiliteran dan pengangkatan.

5) Komponen Cadangan bukan wajib militer, tetapi intinya adalah wajib bagi warga negara yang telah mempunyai pekerjaan tetap (pegawai negeri / swasta) yang memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mengikuti “latihan dasar kemiliteran” selama 30 hari. Kemudian kembali ke profesinya semula sebagai masyarakat sipil.

6) Undang-Undang Komponen Cadangan juga membuka kesempatan bagi warga negara diluar kriteria wajib namum secara sukarela mereka ingin mengabdikan diri masuk menjadi Anggota Komponen cadangan.

7) Penggunaan Komponen Cadangan hanya untuk menghadapi ancaman militer melalui keputusan “mobilisasi” yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dengan memperhitungkan eskalasi tingkat ancaman yang dihadapi. Pada saat dimobilisasi Komponen Cadangan bersifat “kombatan” bergerak bersama-sama dengan TNI dalam operasi militer perang.


b. RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara (KPPN).

1) Dalam RUU Komponen Pendukung tidak memuat substansi untuk membentuk kekuatan nyata yang dapat dimobilisasi menghadapi ancaman dalam perlawanan bersenjata secara fisik. Komponen Pendukung pada prinsipnya adalah elemen-elemen sumber daya nasional ditata dalam 5 (lima) segmen yaitu : Para Militer, Tenaga Ahli/ Profesi, Industri Strategis, SDA/B dan Sarana Prasarana Nasional serta semua warga negara sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi masyarakat.

2) Undang-Undang ini akan memberikan koridor, rambu-rambu serta peluang bagi tiap-tiap segmen tersebut tentang kontribusi apa yang harus diberikan untuk kepentingan pertahanan negara sesuai dengan jenis segmennya, dalam kapasitasnya sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

3) Saat ini penyusunan RUU Komponen Pendukung sedang dalam persiapan tahap Pantardep di Biro Hukum.

c. RUU Bela Negara

1) RUU ini merupakan amanat pasal 9 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan dimaksud diselenggarakan melalui:

a. pendidikan kewarganegaraan;
b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; dan
d. pengabdian sesuai dengan profesi.

2) Bela negara adalah bagian dari usaha pertahanan negara yang diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman, guna membentuk kekuatan pertahanan. Kekuatan tersebut harus disiapkan dan dibentuk secara dini oleh pemerintah, dengan upaya mengisi jiwa warga negara dengan pemahaman kesadaran bela negara .

3) Mengingat masalah pelatihan dasar kemiliteran sudah merupakan satua kesatuan dari pembentukan Komponen Cadangan, sedangkan pengabdian sebagai prajurit TNI telah diatur dalam UU No.34 Tahun 2004, maka RUU ini lebih banyak memfokuskan pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan kesadaran bela negara sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan kepada seluruh warga negara, dan pengabdian sesuai dengan profesi warga negara dalam upaya bela negara.

4) Saat ini penyusunan RUU bela negara masuk pada tahap konsultasi publik, agar mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Iklan

Diterbitkan oleh

admin

yang buat blog bela negara RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s