Perlindungan dan Pemberdayaan Hutan; Wujud Bela Negara dalam Perspektif Kebangkitan Nasional

lindungi-hutan1H. MS. Kaban
Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009 menyebutkan bahwa Pemerintah RI akan mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Kita telah mengarungi perjalanan panjang pembangunan nasional, namun sasaran keberhasilan pembangunan nasional masih belum tercapai. Ada beberapa indikator keberhasilan pembangunan nasional, di antaranya adalah :
1. Kedaulatan NKRI tetap teguh dan utuh; disertai keamanan dalam negeri dan berakhirnya konflik komunal.
2. Terwujudnya kepastian hukum; dengan menghilangnya diskriminasi, pemberantasan KKN dan tegaknya HAM.
3. Kehidupan demokrasi dikembangkan; melalui penguatan konstitusi disertai peran masyarakat (civil society) ditingkatkan dan kelembagaan serta budaya politik dikembangkan.
4. Pertumbuhan ekonomi; terus didorong sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta pengembangan sektor riil melalui peningkatan investasi dan ekspor.

Sejalan dengan rencana jangka menengah nasional tersebut, Departemen Kehutanan telah menetapkan lima kebijakan prioritas pembangunan kehutanan 2005-2009 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri kehutanan No. SK. 456/Menhut-VII/2004, yaitu :
1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal;
2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan;
3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;
5. Pemantapan kawasan hutan.

Perlu kita pahami bersama bahwa hutan bukan hanya sekumpulan pepohonan yang mampu menghasilkan kayu, tetapi lebih dari itu hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, karena hutan sesungguhnya merupakan ekosistem penyangga kehidupan. Hutan bukan saja menyangga kehidupan masyarakat setempat, namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia bahkan masyarakat internasional. Jika hutan dikelola dengan baik, niscaya akan membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat, namun jika terjadi salah pengelolaan maka akan menjadi bencana bagi rakyat Indonesia, bahkan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila konstitusi dan undang-undang yang berlaku mengamanatkan agar kekayaan alam, termasuk hutan dikuasai oleh negara, bukan saja karena fungsinya yang strategis, namun lebih dari itu hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Berkaitan dengan itulah, bangsa Indonesia wajib mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan Indonesia dari berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) Hutan merupakan kekayaan alam bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan amanat tersebut, kawasan hutan di seluruh Indonesia telah ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah yang luasnya mencapai 120,35 juta Ha (62% dari daratan Indonesia) yang terdiri dari hutan lindung seluas 33,52 juta Ha, hutan produksi 66,33 juta Ha, dan hutan konservasi 20,50 juta Ha.

Di dalam kawasan hutan tersebut terkandung potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga Indonesia disebut sebagai negara megabiodiversitas yang berpotensi strategis. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut merupakan penghuni kawasan-kawasan yang memiliki relung ekologis spesifik pada berbagai tipe ekosistem. Menurut Bappenas (2003) yang mengutip data Departemen Kehutanan tahun 1994 dan Mittermeier dan kawan-kawan tahun 1997, menyebutkan bahwa tidak kurang dari 515 spesies mamalia (12% dunia, 39% endemik, urutan kedua dunia); 511 spesies reptilia (7,3% dunia, 150 endemik, urutan keempat dunia); 1.531 spesies burung (17% dunia, 397 endemik, urutan kelima dunia); 270 spesies amphibia (100 endemik, urutan keenam dunia); 2.827 spesies binatang tak bertulang belakang selain ikan tawar; 121 spesies kupu-kupu (44% endemik); 1.400 spesies ikan tawar (40%); dan 38.000 spesies tumbuhan (55% endemik, urutan kelima dunia) terdapat di Indonesia.

Tingginya potensi dan keanekaragaman hayati tersebut dipengaruhi berbagai faktor di antaranya adalah : wilayah yang luas, keadaan geografis, letak, dan tipe ekosistem yang beragam yang menurut Bappenas (2003), diperkirakan jumlah tipe ekosistem di Indonesia sebanyak 90 tipe. Sebagian besar kekayaan keanekaragamana jenis hayati tersebut ada di kawasan hutan baik yang berfungsi konservasi maupun yang berfungsi produksi. Selain itu, dari segi besarnya luas kawasan hutan Indonesia menduduki nomor dua setelah Brazil. Inilah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri dalam wujud pemanfaatannya secara lestari.

Perlindungan Hutan Wujud Bela Negara
Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia yang telah memasuki usia ke-62 tahun kemerdekaannya, maka upaya bela negara bukan berarti harus mengangkat senjata namun sebenarnya wujud cinta tanah air, yaitu mengisi kemerdekaan dengan pengabdian yang tulus ikhlas kepada bangsa dan negara demi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia.

Dalam kaitan dengan itu, Departemen Kehutanan yang diberi amanah mengelola sumber daya hutan, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga kelestarian hutan untuk dikelola seadil-adilnya demi kesejahteraan rakyat. Mengingat pentingnya sumber daya hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka masyarakat juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam kegiatan perlindungan hutan.

Perlindungan hutan dalam kaitan bela negara, tidak hanya menangkap pelaku tindak kejahatan bidang kehutanan, seperti illegal logging dan illegal trade, tetapi juga menjaga keutuhan luas kawasan hutan terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Dalam hal ini Departemen kehutanan bekerja sama dengan TNI untuk mengamankan hutan di daerah perbatasan.

Pemberdayaan Hutan
Dalam konteks kehutanan dan kelangsungan hidup manusia, hutan sangat penting bagi kehidupan jutaan orang Indonesia. Sekitar 48,8 juta orang hidup di hutan negara dan sekitar 10,2 juta orang di antaranya merupakan orang miskin. Secara keseluruhan, sekitar 20 juta orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan dekat hutan, dan sekitar 6 juta orang memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan (CIFOR, 2004). Di samping menyediakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat, hutan juga penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat termiskin di kawasan hutan, seperti untuk kayu bakar, obat-obatan, makanan, bahan bangunan, dan barang lainnya.

Kehutanan menjadi jaring pengaman ekonomi ketika terjadi krisis ekonomi yang parah. Sebagai contoh, selama krisis ekonomi tahun 1997-1998, sejumlah rumah tangga di sekitar hutan memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan meningkat dari 23,3 persen ke 32,9 persen, dengan penyumbang terbesar dari kayu dan rotan (Sunderlin et al, 2003). Hal ini berarti bahwa sektor kehutanan digunakan sebagai alternatif mata pencaharian ketika terjadinya kesulitan ekonomi yaitu dengan memanfaatkan hasil hutan non-kayu lebih banyak daripada biasanya. Dari perspektif kemiskinan, sumber daya hutan seharusnya dilindungi atau ada jaring pengaman sosial alternatif yang dapat diciptakan untuk menggantikannya.

Kisah keberhasilan hubungan mutualistis antara masyarakat petani dan hutan telah banyak kita ketahui, dimana masyarakat dengan segala pengetahuan dan kearifan lokalnya telah hidup eksis ribuan tahun dan sementara itu hutan dimana mereka menggantungkan hidupnya terbukti tetap lestari. Bagi petani hutan sangatlah penting artinya, karena merupakan kawasan pengatur tata air dan kesuburan tanah, penyangga kehidupan yang paling esensial, sumber penghidupan, sumber plasma nutfah, dan tempat berlindung dari ancaman kehidupan.

Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun sayang sekali akibat berbagai hal, sejalan dengan berkembangnya peradaban, kondisi di atas sudah semakin sulit dijumpai di masa sekarang. Kondisi yang justru menonjol dewasa ini adalah hutannya semakin rusak, sementara masyarakat di sekitarnya tidak sejahtera. Peran sektor kehutanan dalam perekonomian nasional kini meredup seiring dengan makin kompleksnya permasalahan dan kejahatan kehutanan yang menghancurkan sumber daya hutan.

Sektor kehutanan saat ini menghadapi masalah yang sangat kompleks dan seluruh kawasan hutan dalam tekanan yang luar biasa beratnya. Terjadinya perubahan tatanan bangsa yang menyentuh ke seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberadaan hutan. Parahnya kondisi hutan Indonesia diperlihatkan oleh hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 yang menunjukkan bahwa terdapat kawasan hutan yang rusak lebih dari 59 juta Ha. Laju kerusakan hutan pada periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta Ha/tahun. Laju kerusakan tersebut semakin parah dan tidak terkendali pada awal era reformasi (1997-2000) dengan laju degradasi sebesar 2,8 juta Ha/tahun dengan aktivitas penebangan liar, penyelundupan kayu, dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain yang semakin merajalela tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang lestari.

Untuk mengatasi kerusakan hutan, Departemen Kehutanan telah mengambil langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam lima kebijakan prioritas. Sementara itu untuk merehabilitasi hutan dan lahan, serta perbaikan lingkungan yang rusak, telah dicanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), yang secara lebih luas lagi dikembangkan dalam Gerakan Indonesia Menanam yang dicanangkan oleh Presiden RI pada peringatan Hari Bumi tahun 2006, serta Program Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) untuk mempercepat realisasi Gerhan. Dalam pelaksanaan di lapangan, kedua kegiatan ini mengikutsertakan masyarakat luas. Keikutsertaan masyarakat ini untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kegiatan menanam pohon sehingga ke depan kegiatan penanaman pohon tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah tetapi menjadi kegiatan swadaya masyarakat. Dalam program KMDM lebih ditekankan pada edukasi karena sasarannya adalah anak-anak sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan pentingnya menanam pohon untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sejak usia dini. Dengan program ini, diharapkan di masa depan mempunyai penerus-penerus bangsa yang paham dan peduli terhadap kelestarian sumber daya hutan.

Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam melakukan pelestarian dan perlindungan hutan, maka berbagai ancaman terhadap keutuhan kawasan hutan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Mengingat fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan pengatur keseimbangan ekosistem, maka untuk menjaga kelestariannya, Pemerintah telah menetapkan kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan seluas lebih dari 28 juta Ha yang terbagi menjadi 535 unit pengelolaan. Sedangkan hutan lindung + 33,5 juta Ha tersebar di seluruh Indonesia.

Pengelolaan hutan produksi alam dalam pemanfaatan untuk mendukung bahan baku industri perkayuan luas eksploitasinya dikendalikan secara hati-hati. Dalam jangka panjang kebutuhan industri perkayuan bahan baku dipenuhi dari hutan tanaman yang diproyeksikan seluas 10 juta Ha.

Dengan demikian, maka komitmen semua pihak dalam ikut menjaga kelestarian hutan, baik terhadap hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, merupakan wujud bela negara dalam melindungi hidup bangsa, negara, dan bahkan bumi. Menyelamatkan hutan berarti menyelamatkan bumi dan kehidupan di dalamnya.

Iklan

2 thoughts on “Perlindungan dan Pemberdayaan Hutan; Wujud Bela Negara dalam Perspektif Kebangkitan Nasional

  1. semangat melindungi hutan…
    musim kita sudah berganti secara tidak beraturan…
    apa jadinya dunia ini jika semua hutan habis…
    terimakasih…

  2. Tilisan Bapak ini,sejalan dengan Program kami di Petani Mandiri yang selalu mengembangkan dan mempertahankan Fungsi Hutan.selama ini,warga petani binaan Petani Mandiri menciptakan Pedesaan yang berwawasan lingkungan,dengan mengutamakan tanaman fungsi lindung,namun memiliki nilai ekonomis.sedangkan pola budidaya pertaniannya,lebih mengedepankan pola Pertanian berkelanjutan multi kultur.Hal tersebut,harapannya:1). dapat memperbaiki keseimbangan ekologis,2).Dapat memperbaiki fungsi Hidrologis,3). Dapat memperbaiki daya Dukung DAS sehingga tanah tidak labil,dan terhindar dari bencana longsor dan erosi,4).Melestarikan fungsi hutan.Melestarikan hutan,berarti melestarikan kehidupan manusia.
    Untuk itu,saya mohon Ijin untuk mengkofi tulisan Bapak ini untuk memberikan pemahaman kepada petani di pedesaan.Tidak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat Berkarya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s