Pengaruh Keamanan Regional Bagi Keamanan Nasional Indonesia (Kasus Sengketa Laut Cina Selatan)

Posted: 23 Mei 2012 in Keamanan, Laut China Selatan, Sengketa

Oleh: Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.

Laut Cina Selatan kini telah menjadi salah satu flash point di kawasan Asia Pasifik. Sengketa wilayah di perairan itu bukan saja melibatkan enam negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia, tetapi juga menyangkut kepentingan kekuatan besar di kawasan seperti Amerika Serikat. Akibatnya, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan kini tidak lagi sebatas saling klaim wilayah dan perebutan sumberdaya alam, tetapi sudah merambah pula pada isu kebebasan bernavigasi.

Dalam perkembangan terakhir, sengketa Laut Cina Selatan telah mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Amerika Serikat secara global. Mengacu pada Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 5 Januari 2012, prioritas utama pertahanan Amerika Serikat saat ini dan ke depan adalah di kawasan Pasifik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Amerika Serikat mulai memusatkan kembali sumberdaya nasionalnya ke kawasan ini, misalnya dalam bentuk tidak adanya pemotongan anggaran pertahanan yang berkaitan dengan kawasan Pasifik dan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Australia.

Perubahan kebijakan pertahanan Amerika Serikat pada dasarnya merupakan respon terhadap pembangunan kekuatan pertahanan Cina yang dipandang tidak transparan. Sebagai salah satu negara pengklaim utama kawasan Laut Cina Selatan, dalam beberapa tahun terakhir negara itu semakin menunjukkan asertivitasnya yang ditandai oleh sejumlah insiden yang berpotensi merusak stabilitas kawasan. Asertivitas Cina pada dasarnya didasarkan pada kepentingan nasional negara tersebut, di mana selain mengandung sumberdaya alam yang cukup melimpah, kawasan Laut Cina Selatan juga merupakan bagian dari zona penyangga pertahanan Cina bersama dengan Laut Cina Timur dan Laut Kuning.

Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, nampak jelas bahwa dinamika politik dan keamanan yang berkembang di Laut Cina Selatan menghadap kekuatan-kekuatan besar kawasan dengan kepentingan yang berbeda. Pertemuan kepentingan yang berbeda tersebut lebih dominan pada bentuk kompetisi daripada kerjasama, di mana kompetisi tersebut khususnya menyangkut aspek pertahanan berpotensi mengancam stabilitas keamanan kawasan apabila tidak dikelola dengan baik. Munculnya instabilitas kawasan Asia Pasifik sebagai dampak dari persaingan Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan akan merugikan pula negara-negara lain di kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan pula terhadap stabilitas keamanan di sana.

Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara memiliki kewajiban internasional untuk menjaga stabilitas kawasan. Kewajiban tersebut bukan saja merupakan konsekuensi sebagai warga dunia, tetapi pula karena Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 di antaranya mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut menjaga perdamaian dunia. Dalam konteks kekinian, pengejawantahan dari amanat konstitusi tersebut tidak sebatas berpartisipasi dalam pengiriman pasukan perdamaian untuk mendukung misi PBB, tetapi mencakup pula upaya secara unilateral, bilateral dan multilateral guna menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan di mana Indonesia berada.

Terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia sejak awal 1990-an telah memprediksi bahwa perairan itu akan muncul menjadi flash point di kawasan. Hal itu mendorong Indonesia untuk aktif mencari solusi dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Salah satu bentuknya adalah prakarsa menggelar Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea yang pertama kali berlangsung di Bali pada 1990. Di antara tujuan dari lokakarya adalah membangun confidence building measure (CBM) antar semua negara yang berkepentingan dengan perairan tersebut.

Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea yang digelar selama 1990-2002, kecuali tahun 2000, diikuti oleh semua negara pengklaim. Kegiatan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan yang di antaranya adalah pembentukan Technical Working Groups on marine scientific research, marine environmental protection, resource assessment, safety of navigation, shipping and communication dan legal matters.

Inisiatif lainnya yang digagas oleh Indonesia untuk mengendalikan eskalasi sengketa Laut Cina Selatan adalah The Declaration on the South China Sea oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Juli 1992. Deklarasi itu menekankan pada solidaritas ASEAN pada pendekatan damai dan konstruktif untuk masalah-masalah Laut Cina Selatan. Deklarasi juga menghimbau resolusi damai pada isu kedaulatan dan yurisdiksi tanpa penggunaan kekuatan, menahan diri, kerjasama yang mungkin pada keselamatan maritim, perlindungan lingkungan, pencarian dan penyelamatan (SAR) dan aksi terhadap pembajakan, perompakan di laut dan penyelundupan obat-obatan dan penerapan prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation (TAC) sebagai basis untuk code of conduct di Laut Cina Selatan.

Terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan, tulisan ini akan mengulas tentang relasi antara keamanan kawasan di Laut Cina Selatan dengan keamanan nasional Indonesia. Relasi tersebut bagi Indonesia penting untuk dicermati, sebab dinamika politik dan keamanan di perairan Laut Cina Selatan akan mempengaruhi langsung keamanan nasional Indonesia, terlebih lagi mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Perebutan Ruang

Sengketa di Laut Cina Selatan pada dasarnya terkait dengan perebutan ruang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemikiran geopolitik, terhadap interaksi antara ruang dengan manusia. Interaksi tersebut melahirkan kesadaran ruang (space consciousness) yang langsung atau tidak langsung terkait dengan kepentingan keamanan dan kesejahteraan bagi manusia. Konsep kesadaran ruang ini yang awalnya berada pada tataran individu dan keluarga, pada akhirnya meluas pada tataran yang lebih luas. Dalam konteks negara modern, konsep kesadaran ruang diwujudkan dengan adanya klaim kedaulatan, yang dibatasi oleh batas negara (boundary) dengan seperangkat hukum dan aparat untuk menjamin keamanan dan kedaulatan.

Menyangkut hubungan/interaksi antara ruang dengan manusia, beberapa ahli geopolitik pernah merumuskan pemikirannya. Dua di antaranya yang pernah mewarnai jalannya sejarah dunia adalah pemikiran Friederich Ratzel dan Karl Haushofer. Menurut Ratzel, kehidupan adalah perjuangan untuk merebut ruang dan semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang yang berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah.

Selanjutnya Ratzel memandang bahwa negara sebagai suatu kesatuan antara rakyat dengan tanahnya, adalah organisasi yang tumbuh sebagaimana organisasi lainnya, perbatasan sifatnya dinamis dan berubah-ubah, sebagai cermin sifat-sifat ekspansionis negara-negara yang agresif. Oleh karena itu, menurut Ratzel, apabila terjadi kemunduran dalam konsepsi ruang, maka dapat mengakibatkan runtuhnya suatu bangsa dan negara. Teori Ratzel ini dikenal sebagai teori lebensraum (ruang hidup).

Teori lebensraum selanjutnya dikembangkan oleh Karl Haushofer. Menurut Haushofer, ruang (raum) merupakan wadah dinamika politik dan militer. Dengan demikian, menurut Haushofer, penguasaan ruang atau ruang pengaruh (sphere of influence) merupakan satu fenomena spasial itu sendiri, di mana jika ruang pengaruh diperluas, maka akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Ruang dalam sengketa Laut Cina Selatan meliputi laut, bawah laut, karang, gosong, pulau dan ruang udara di atasnya. Perebutan ruang itu akan memberikan implikasi luas terhadap politik, ekonomi dan keamanan kawasan. Sebab pengendalian ruang di Laut Cina Selatan akan terkait langsung dengan keamanan energi dan keamanan maritim, dua isu yang kini dan ke depan senantiasa menjadi perhatian dunia internasional.

Kepentingan Indonesia

Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam negara pengklaim, Indonesia memiliki kepentingan terhadap dinamika di Laut Cina Selatan. Kepentingan Indonesia terhadap perairan strategis itu meliputi tiga aspek sebagai berikut:

Pertama, Politik. Sengketa Laut Cina Selatan apabila bereskalasi akan berdampak pada terancamnya perdamaian dan stabilitas kawasan. Kondisi tersebut sangat jelas bertentangan dengan kepentingan politik Indonesia tentang menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eskalasi sengketa Laut Cina Selatan akan memberikan implikasi politik yang signifikan terhadap Indonesia. Implikasi tersebut pada satu sisi adalah Indonesia akan terjepit dalam pertarungan kepentingan kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat versus Cina.

Pada sisi lain, kepentingan nasional Indonesia di Laut Cina Selatan juga terancam sebab wilayah ZEE Indonesia di perairan itu dipastikan akan terkena spill over akibat yang ditimbulkan. Fakta bahwa Cina pada tahun 1993 telah menerbitkan peta berbentuk huruf U atau nine dash line yang mengklaim pula zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, merupakan faktor lainnya yang mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam mencari solusi sengketa di Laut Cina Selatan. Selain itu, Indonesia wajib pula mengamankan kepentingan nasionalnya di Laut Cina Selatan dari spill over sengketa yang berkembang, sebab hal itu merupakan amanat konstitusi. Kepentingan nasional yang dimaksud terkait dengan aspek ekonomi. Untuk bisa menangani spill over tersebut, Indonesia membutuhkan modalitas politik yang besar, selain tentunya kekuatan pertahanan yang memadai.

Kedua, Ekonomi. Implikasi ekonomi secara langsung terhadap Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah terancamnya pendapatan negara dari ladang gas bumi di ZEE Indonesia di perairan tersebut. Selama ini ladang gas bumi di wilayah ZEE Indonesia memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara dan menjadikan Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah otonom dengan APBD terbesar di Indonesia. Adapun implikasi ekonomi secara tidak langsung adalah meningkatnya biaya pengapalan komoditas ekspor Indonesia ke kawasan Asia Timur. Apabila eskalasi sengketa di Laut Cina Selatan meningkat, dipastikan biaya asuransi kapal niaga yang melintasi perairan itu juga akan meroket. Terbuka pula kemungkinan kapal niaga yang berlayar ke Asia Timur harus mengubah rutenya melalui Selat Makasar dan terus ke pantai timur Filipina untuk kemudian mengarah ke Asia Timur. Padahal nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Timur cukup signifikan pula dalam menunjang roda ekonomi nasional seiring disepakatinya ASEAN-China Free Trade Zone (ACFTA) dan Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA).

Ketiga, Militer. Secara teoritis, kekuatan pertahanan Indonesia yaitu TNI harus mampu mengamankan kepentingan nasional Indonesia apabila pecah konflik di Laut Cina Selatan, baik meminimalisasi spill over yang muncul maupun mengamankan berbagai ladang gas yang terletak di ZEE Indonesia. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan suatu postur kekuatan yang mampu beroperasi (secara gabungan) di Laut Natuna dan sekitarnya. Perkembangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa sejumlah negara yang berstatus sebagai negara pengklaim terus berupaya memodernisasi kekuatan pertahannya di sekitar Laut Cina Selatan. Sebagai contoh adalah modernisasi Angkatan Laut Vietnam dengan pengadaan enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia, sedangkan Angkatan Laut Filipina telah menerima dua fregat eks cutter US Coast Guard kelas Hamilton dari Amerika Serikat. Modernisasi kekuatan pertahanan khususnya kekuatan maritim di sekitar Laut Cina Selatan merupakan upaya negara-negara yang berkepentingan untuk mengamankan kepentingannya masing-masing di perairan tersebut.

Keamanan Regional

Keamanan regional di Laut Cina Selatan merupakan salah satu barometer stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, dibutuhkan keteguhan sikap semua negara yang berkepentingan dengan Laut Cina Selatan untuk senantiasa menjaga stabilitas keamanan di perairan sengketa tersebut. Sangat disadari bahwa upaya untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu tidak mudah, akan tetapi hal itu adalah kewajiban semua negara yang terkait, sebab instabilitas di kawasan Laut Cina Selatan akan berimplikasi negatif terhadap semua negara di sekitarnya, termasuk implikasi ekonomi di tengah upaya negara-negara Asia Pasifik menjaga perekonomiannya dari rambatan krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan – kekuatan ekstra kawasan memiliki kepentingan geopolitik terhadap Laut Cina Selatan. Setidaknya terdapat tiga kekuatan ekstra kawasan yang saat ini “bermain” di Laut Cina Selatan, yaitu Amerika Serikat, Jepang dan India. Ketiga negara tersebut bersama dengan Australia tergabung dalam Quadrilateral Initiative. Kehadiran kekuatan ekstra kawasan tersebut, tidak terlepas dari kekhawatiran bangkitnya kekuatan Cina, khususnya dalam aspek pembangunan kekuatan militernya.

Dinamika kontemporer di kawasan Asia Pasfik selama tahun 2011 ditandai oleh semakin menguatnya upaya multilateralisasi penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Multilateralisasi sengketa Laut Cina Selatan merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari mengingat penyelesaian sengketa secara damai hanya dapat ditempuh melalui proses diplomasi yang melibatkan banyak negara. Hal ini bertolak belakang dengan kepentingan Cina yang menginginkan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara bilateral. Kecenderungan yang muncul, dinamika kontemporer sengketa Laut Cina Selatan semakin menunjukkan ke arah mengerasnya sikap – sikap negara yang berkepentingan, baik negara pengklaim maupun bukan pengklaim. Dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, dinamika pada tahun 2011 cenderung mengarah pada kondisi yang lebih mengkhawatirkan karena kian rumitnya peta konflik.

Guna menjaga stabilitas keamanan regional di Laut Cina Selatan, negara-negara yang berkepentingan, baik yang berstatus negara pengklaim maupun bukan negara pengklaim, hendaknya menempuh pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

Pertama, menahan diri dari tindakan provokatif. Memperhatikan dengan seksama perkembangan sengketa Laut Cina Selatan selama 2011, menunjukkan kecenderungan menguatnya upaya-upaya dari pihak tertentu untuk mengakhiri status quo yang sejak awal 1990-an berlaku. Sebagai contoh adalah upaya penegasan klaim, baik lewat menghadirkan kapal perang dan kapal pemerintah maupun eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh beberapa negara pengklaim. Upaya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan provokatif karena memunculkan tindakan balasan dari negara-negara lain yang juga mempunyai klaim di perairan itu, sehingga berkontribusi pada meningkatnya ketegangan di sana.

Menyikapi perkembangan yang memprihatinkan demikian, semua pihak harus mampu menahan diri dari tindakan provokatif. Hanya dengan cara demikian maka stabilitas keamanan kawasan di Laut Cina Selatan dapat dipertahankan. Semua negara yang berkepentingan dengan perairan strategis itu hendaknya menyadari bersama bahwa satu-satunya solusi yang dapat diterima terhadap sengketa tersebut adalah penyelesaian damai melalui dialog yang melibatkan semua pihak terkait. Upaya ASEAN untuk menyelesaikan sengketa secara patut sudah seharusnya didukung, terlebih lagi negara-negara besar yang mempunyai kepentingan dengan Laut Cina Selatan seperti Amerika Serikat dan Cina terikat pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) ASEAN yang mengamanatkan penyelesaian damai terhadap segala sengketa yang muncul.

Kedua, mempercepat penyusunan Code of Conduct (CoC) Laut Cina Selatan. Sebagai tindaklanjut dari The Declaration on Conduct of Parties in The South China Sea pada 4 November 2002 yang ditandatangani para Menteri Luar ASEAN dan Utusan Khusus Cina merangkap Wakil Menteri Luar Negeri, ASEAN dan Cina perlu mempercepat pembahasan mengenai CoC Laut Cina Selatan. Pada Juli 2011 yaitu ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN, ASEAN dan Cina telah mencapai kesepakatan tentang Guidelines of CoC, sehingga pekerjaan bersama yang ada di depan mata adalah menyusun CoC tersebut.

Penyusunan CoC bersifat krusial sekaligus strategis karena melalui hal itu akan diatur dengan bagaimana negara-negara pengklaim bertindak di Laut Cina Selatan. Diharapkan dengan adanya CoC, tindakan-tindakan yang dikategorikan provokatif dapat dicegah sedini mungkin, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan kawasan. Mengingat bahwa penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai masih memerlukan waktu yang panjang, eksistensi CoC krusial bagi upaya mempertahankan status quo sekaligus menjaga stabilitas keamanan.

Ketiga, pengaturan peran aktor non negara. Stabilitas keamanan kawasan di Laut Cina Selatan dipengaruhi pula oleh peran aktor non negara, yaitu perusahaan energi multinasional. Perusahaan-perusahaan itu seperti Premier Oil, Total, Exxon Mobil dan ONGV Vides terus aktif melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di perairan Laut Cina Selatan yang dipersengketakan bekerjasama dengan beberapa negara pengklaim, misalnya Vietnam dan Filipina.

Peran perusahaan-perusahaan energi multinasional itu dalam menjaga stabilitas kawasan juga diperlukan, sebab kehadiran mereka di perairan sengketa telah mengundang reaksi keras dari negara pengklaim lainnya seperti Cina. Bagi Cina, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Laut Cina Selatan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara itu. Sedangkan bagi negara-negara pengklaim seperti Vietnam dan Filipina, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut guna memperkuat klaim mereka secara politik. Terkait dengan hal tersebut, ASEAN nampaknya perlu dijajaki bagaimana pengaturan peran perusahaan energi multinasional di wilayah sengketa itu agar tidak memperburuk kondisi yang berkembang.

Keamanan Nasional Indonesia

Keamanan nasional Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas, sebab mencakup aspek ideologi (value), politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Oleh karena itu, keamanan nasional tidak sebangun dan sebanding dengan penegakan hukum, sebab penegakan hukum hanya satu bagian kecil dari bangunan keamanan nasional itu sendiri. Eksistensi keamanan nasional Indonesia adalah sebagai upaya untuk mengamanatkan terjaganya kepentingan nasional bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Keamanan kawasan di Laut Cina Selatan memiliki keterkaitan erat dengan keamanan nasional Indonesia, baik pada aspek politik, ekonomi maupun pertahanan. Pada aspek politik, apabila Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya tidak mampu menata sengketa di perairan itu secara damai, akan berkontribusi negatif terhadap keamanan nasional Indonesia. Sengketa Laut Cina Selatan yang bertransformasi menjadi konflik akan menyerap sumberdaya nasional Indonesia yang tidak sedikit guna mengamankan kepentingan nasionalnya, termasuk menyangkut stabilitas kawasan pada ranah diplomatik. Sebab Indonesia berkepentingan untuk mengendalikan eskalasi konflik agar tidak menjadi lebih buruk lagi.

Sedangkan pada aspek ekonomi, konflik di Laut Cina Selatan akan mempengaruhi secara langsung ekonomi Indonesia. Dalam era globalisasi saat ini dengan interdependensi ekonomi antar negara, ketidakmampuan negara-negara kawasan menata sengketa di Laut Cina Selatan akan memunculkan gelombang kejut terhadap ekonomi Indonesia. Paling tidak, selain mendorong naiknya harga minyak mentah dunia yang pasti akan berpengaruh terhadap APBN Indonesia, hal itu juga akan mengancam secara serius kelangsungan perdagangan Indonesia dengan raksasa-raksasa ekonomi di Asia Timur yang berdasarkan statistik, negara-negara itu merupakan salah satu mitra penting ekonomi Indonesia. Kondisi demikian dipastikan akan berpengaruh langsung terhadap ekonomi domestik Indonesia nantinya.

Adapun menyangkut aspek pertahanan, kepentingan nasional Indonesia terkait dengan upaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Posisi perairan Laut Natuna yang merupakan penghubung antara kawasan Samudera India dan Laut Cina Selatan menjadi pilihan lintasan terpendek bagi kapal-kapal perang yang ingin menuju wilayah konflik di Laut Cina Selatan dan kondisi demikian dapat menimbulkan komplikasi tersendiri terhadap Indonesia.

Di samping itu, kekuatan pertahanan Indonesia dituntut untuk mampu mencegah spill over konflik Laut Cina Selatan menjalar ke Laut Natuna sekaligus mengamankan anjungan-anjungan minyak yang berada di ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan. Pengamanan anjungan minyak itu penting sebab anjungan itu merupakan salah satu aset vital dalam menyumbangkan devisa negara, selain mencegah kemungkinan negara lain yang berperan mengamankan anjungan tersebut.

Penutup

Terdapat benang merah antara keamanan kawasan di Laut Cina Selatan dengan keamanan nasional Indonesia. Untuk dapat menciptakan kondisi keamanan nasional Indonesia yang stabil, harus didukung oleh kondisi keamanan kawasan Laut Cina Selatan. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai primus inter pares di Asia Tenggara, yaitu bagaimana mengelola sengketa Laut Cina Selatan agar dapat diselesaikan secara damai dan menghindarkan eskalasi sengketa menjadi konflik. Untuk menghadapi hal tersebut, Indonesia harus senantiasa bekerjasama dengan negara-negara lain yang juga berkepentingan terhadap stabilitas kawasan Laut Cina Selatan.

Referensi:

Auslin, Michael, “Security in the Indo-Pacific Commons: Toward A Regional Security”, American Enterprise Institute, 2010

Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Negara, Jakarta, 2008

Departemen Pertahanan RI, Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Jakarta, 2008

Emmers, Ralf, “Maritime Disputes in the South China Sea: Strategic and Diplomatic Status Quo”, dalam Guan, Kwa Chong and Skogan, John K (ed), Maritime Security in Southeast Asia, New York: Routledge, 2000

Harkavy, Robert E, “Thinking About Basing”, dalam Lord, Carness (et.al), Reposturing the Force: U.S. Overseas Presence in the Twenty
First Century, Naval War College Newport Papers 26. Newport, Rhode Island: Naval War College Press, 2006

Severino, Rodolfo C, Southeast Asia In Search of An ASEAN Community; Insight From The Former ASEAN Secretary-General. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006

Severino, Rodolfo C, “ASEAN and the South China Sea”, Security Challenges, Vol.6, No.2 (Winter 2010)

Sunardi, R.M. Pembinaan Ketahanan Bangsa: Teori Ketahanan Nasional, Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Regional. Jakarta: PT Kuaternita Adidarma, 2004,

US Department of Defense, Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Washington DC, 2012

White House, US National Security Strategy, May 2010, Washington DC

Penulis adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Profil Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Merupakan pakar di bidang Geoteknik dan Manajemen Konstruksi, terbukti dengan pernah menjadi ketua kekhususan tersebut pada Program S2 FTUI. Lahir di Yogyakarta, 27 Oktober 1954. Sarjana Teknik jurusan Sipil tahun 1979 dari FTUI dan melanjutkan spesialis di universitas Ecole Nationale des Travaux Publics de L’Etat di Paris serta S2 dan S3 di universitas Ecole Centralae de Paris. Lebih dari 20 tahun mengajar di jurusan Sipil UI. Menjadi Ketua Jurusan Sipil FTUI periode 1993-1997, menjadi Dekan FTUI periode 2000-2004 dan sekarang menjadi koordinator Kopertis Wilayah III sejak 2004 dan Ketua Kehususan Geoteknik Program S2 FTUI. Berbagai penelitian dilakukan terkait ilmu bahan, geoteknik, dan review proposal, salah satunya penelitian tahun 2001-2003 sebagai Peneliti Utama Riset Unggulan Terpadu VIII (RUT – VIII) dengan judul “Uji Laboratorium dan Aplikasi Prianti Lunak untuk Kasus Geotextile sebagai Reinforcement pada Konstruksi Timbunan di atas Tanah Gambut”. Sejak 17 Februari hingga saat ini, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji DEA menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

About these ads
Komentar
  1. You can definitely see your expertise in the article you
    write. The world hopes for even more passionate writers like you
    who aren’t afraid to mention how they believe.
    All the time follow your heart.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s