Oleh: NN

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid secara bercanda pernah mengatakan bahwa di negeri ini ada dua polisi yang tidak bisa disuap, yakni pertama “polisi tidur” dan kedua Hoegeng.

Bukan untuk kalangan polisi saja, tetapi masyarakat umum pun dapat belajar dari kisah kehidupan Jenderal Hoegeng. Sesungguhnya budaya korupsi itu dapat ditangkal dengan nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan seperti yang tecermin dalam tingkah laku Hoegeng. Hoegeng lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921.

Nama pemberian ayahnya adalah Iman Santoso. Waktu kecil dia sering dipanggil bugel (gemuk), lama kelamaan menjadi bugeng, dan akhirnya berubah jadi hugeng. Setelah dewasa bahkan sampai tua, dia tetap kurus. Ayahnya Sukario Hatmodjo pernah menjadi kepala kejaksaan di Pekalongan; bertiga dengan Ating Natadikusumah (kepala polisi) dan Soeprapto (ketua pengadilan), mereka menjadi trio penegak hukum yang jujur dan profesional.

Ketiga orang inilah yang memberikan andil bagi penumbuhan sikap menghormati hukum bagi Hoegeng kecil. Baca entri selengkapnya »

Oleh: Editor Ruslan Burhani (www.antaranews.com)

“Tujuannya untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga,”

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berencana menambah 17 pos baru di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Tujuannya untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga,” kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono di Balikpapan, Rabu.

Kodam VI Mulawarman bertanggung jawab mengawasi perbatasan sepanjang 1.038 kilometer dari timur laut ke barat daya perbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, dua negara federasi Malaysia. Baca entri selengkapnya »

Oleh: Odelia Sinaga (www.tempo.co)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Marwan Jafar, mengatakan pemberian identitas penduduk kepada warga desa di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia oleh Malaysia adalah modus yang harus disikapi dan perlu diawasi.

“Bayangkan jika semua penduduk desa Indonesia mempunyai identitas Malaysia, desa itu ibarat desa siluman,” ujar Marwan, Ahad, 16 November 2014. Disebut siluman karena tanahnya milik Indonesia, tapi penduduknya orang Indonesia berwarga negara Malaysia. (Baca: Lumrah, Jual Beli Tanah di Perbatasan Malaysia)

Setelah memberikan identitas kependudukan sebagai warga negara, kata Marwan, Malaysia selanjutnya akan mengklaim desa perbatasan sebagai wilayah negara mereka. “Karena menganggap mendapat dukungan dari masyarakat setempat,” kata dia.

Sebelumnya, tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah negara tersebut. Baca entri selengkapnya »

Oleh: acch.kpk.go.id

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat. Semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalingkong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Komitmen kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Baca entri selengkapnya »

Oleh: Vizcardine Audinovic

Bambang Widjojanto merupakan seorang pengacara, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir. Dia lahir di Jakarta, 18 Oktober 1959.

Pada 1984, Bambang menyelesaikan studi di Universitas Jayabaya. Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000.

Bambang juga salah satu pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Sepak terjangnya dalam bidang HAM, membuatnya meraih
penghargaan Kennedy Human Rights Award. Pada 2001, dia menempuh program postgraduate di School of Oriental and Africand Studies, London University. Tahun 2002 menjadi konsultan anti KKN di Partnership of Governance Reform. Baca entri selengkapnya »

Oleh: Kepanduan GPI

Reformasi yang digelorakan pada tahun 1998 oleh pemuda dan mahasiswa secara substantive adalah tuntutan perubahan pada struktur system, nilai dan actor baik dalam bidang ekonomi, social, politik, budaya serta pertahanan dan keamanan. Secara teoritis, perubahan tersebut diupayakan supaya tatanan Negara dan masyarakat baru Indonesia akan menjadi lebih bermartabat, demokratis dan sejahtera. Pemuda sebagai pelopor perubahan memerlukan roh dan semangat yang menjadi landasan utamanya. Nasionalisme Indonesia pada hakekatnya adalah roh dan semangat yang menggerakan untuk bangkit melawan penindasan yang sekarang ini menjadi realitas bangsa.

Di Indonesia, nasionalisme yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kemanusiaan (perikemanusiaan) yang hakiki dan bersifat asasi. Tujuannya, mengangkat harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan setiap bangsa untuk hidup bersama secara adil dan damai tanpa diskriminasi di dalam hubungan-hubungan sosial. Sebenarnya rasa nasionalisme itu sudah dianggap telah muncul manakala suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan. Baca entri selengkapnya »

File:Tuanku Imam Bonjol.jpgOleh: Abu Mujahid

Berbicara tentang sumber sejarah, salah satu rujukan sejarawan Belanda dan Indonesia dalam menuliskan riwayat hidup Imam Bonjol adalah Naskah Tuanku Imam Bonjol. Naskah ini semacam memoar pribadi Imam Bonjol.

Naskah itu diterbitkan kembali dalam “Inlandsche getugenissen aangaande de Padri-oorlog” yang ditulis Ph.S. van Ronkel di majalah berbahasa Belanda, De Indische Gids, edisi ke-37, tahun 1915.

Van Ronkel termasuk orang Belanda yang memiliki perhatian terhadap peristiwa-peristiwa lokal di Nusantara waktu itu.

Dalam salah satu bagian, Naskah Tuanku Imam Bonjol mengungkapkan bahwa Imam Bonjol pada akhirnya merasa bimbang dengan apa yang dibuat gerakan Padri. Ia merasa apa yang dilakukan oleh mereka selama ini tidak senapas dengan Al-Qur’an. Baca entri selengkapnya »